Mengenai sejauh mana negara dapat melakukan serangan terhadap warga, Iman menerangkan hal itu terkait kebijakan negara. Jika kebijakannya represif maka aparat di tingkat bawah juga akan represif. Mengacu BAP asal peluru, dia menyebut Koramil bisa diminta tanggung jawab komando. “Yang paling dekat tentu komandan yang paling punya kewenangan mencegah personil untuk melakukan tembakan. Sampai atasannya, satu level di atas komandan di lapangan,” ujar Usman mengutip pernyataan Iman di persidangan.
Iman juga membenarkan Dandim di wilayah setempat bisa diminta pertanggungjawaban. Jika Danramil tidak bertugas, tanggung jawab komando bisa dilimpahkan ke Pabung (perwira penghubung) dan Dandim. Tidak hadirnya Danramil ketika peristiwa perlu diselidiki apakah karena tugas lain, yang artinya masih berada dalam tugas kemiliteran, atau sedang cuti atau artinya dibebastugaskan.
Sebagaimana pernyataan Iman di persidangan, Usman mencatat pertanggungjawaban ini berlaku sampai tingkat komandan dengan pangkat yang lebih tinggi. Pihak yang bertanggung jawab atas semua pasukan itu seharusnya Pangdam.
Soal unsur sistematis dalam pelanggaran HAM, Iman membenarkan dalam persoalan Papua aparat penegak hukum tidak bisa melihat satu lokasi saja yakni Paniai, tapi dari kejadian yang terjadi di Papua secara menyeluruh. Terlebih lagi Papua dianggap sebagai daerah rawan. Selama ini yang dilakukan aparat keamanan dalam merespon aksi massa memiliki pola yang jelas.