Seperti diketahui, egistrasi ulang kartu selular diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
(Baca Juga: Permenkominfo Registrasi Ulang Nomor Ponsel Digugat ke MA)
Dalam proses pelaksanaannya kebijakan ini menuai polemik. Pasalnya, Regulasi itu mewajibkan pelanggan jasa telekomunikasi prabayar untuk melakukan registrasi data pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Polemik ini berujung gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan ini diajukan oleh Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Objek gugatannya yakni Permenkominfo No. 21 Tahun 2017.
Wahyu Nugroho, Direktur LKBH Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, menilai pada pokoknya permohonan uji materi terhadap Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 inibertentangan dengan empat UU yang menjadi batu uji. Yakni, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
(Baca Juga: Menkominfo: Registrasi Prabayar Beri Dukungan Perlunya UU Perlindungan Data Pribadi)
Kekhawatiran bocornya data pribadi memang sempat mencuat sejak kebijakan ini diberlakukan. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menyampaikan bahwa tidak ada kebocoran data oleh Kominfo terkait dengan registrasi kartu prabayar. “Semua data berasal dari Dukcapil, sementara Kominfo hanya memonitor jumlah pelanggan yang melakukan registrasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh dukcapil,” ucap Rudiantara.
Rudiantara mengatakan, ada beberapa UU yang melindungi data pelanggan atas penjaminan kerahasiaan, yaitu Pasal 35 UU ITE, Pasal 51 ayat (1), pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp12 miliar. Selain itu, ada UU No. 20 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Keamanan data lainnya diatur dalam UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
“Registrasi prabayar ini memberi dukungan kita agar kita memiliki UU Perlindungan Data Pribadi,” ujarnya.