Kamis, 18 Pebruari 2016
Pertanyaan :
Perlukah Surat Keterangan dari Kelurahan untuk Menikah?
Selamat siang saya laki laki berumur 30 tahun dan seorang mualaf. Saya berencana untuk melangsungkan pernikahan, tetapi terkendala izin dari orang tua saya. Untuk syarat menikah terkendala tanda tangan pihak kelurahan/kepala desa karena orang tua saya tidak mengizinkan dan telah meminta pihak kelurahan untuk tidak mengeluarkan surat dalam bentuk apapun kepada saya, juga permintaan dari kelurahan untuk menyerahkan Kartu Keluarga asli dimana hal tersebut pun tidak boleh dipinjam dari orang tua. Yang saya tanyakan : 1. Apakah saya bisa mendaftar ke KUA tanpa tanda tangan pihak kelurahan kepala desa? 2. Apakah bisa saya ke pengadilan agama untuk mencari surat rekomendasi (untuk pihak laki-laki) untuk bisa digunakan di KUA agar dibuatkan surat pengantar nikah? Terima kasih.
Jawaban :

 

Logo Nayara

NAYARA Advocacy merupakan lawfirm yang mengkhususkan keahliannya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga. NAYARA Advocacy memiliki komitmen kuat untuk menyediakan jasa-jasa hukum dengan cara yang paling efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya, dengan standar profesionalitas yang tinggi.

Website : http://www.nayaraadvocacy.com

 

Intisari:

 

Setiap pendaftaran untuk menikah di Kantor Urusan Agama harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan yang salah satunya adalah mendapatkan surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau kelurahan. Ini berarti jika tidak ada keterangan dari kepala desa/kelurahan, maka persyaratan tidak terpenuh dan kehendak menikah bisa ditolak.

 

Jika kehendak menikah ditolak, Anda bisa melakukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan.

 

 

 

Ulasan:

 

Sebelumnya kami bersimpati atas permasalahan Anda. Kami akan mencoba menelaah pertanyaan Anda dan menjawab pertanyaan Anda satu persatu, sebagai berikut:

 

1.    Apakah saya bisa mendaftar ke Kantor Urusan Agama (“KUA”) tanpa tanda tangan pihak kelurahan kepala desa?

 

Merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) butir a Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (“PMA No. 11/2007”) setiap pendaftaran untuk menikah di Kantor Urusan Agama harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan yang salah satunya adalah mendapatkan surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau kelurahan.

 

Apabila Anda tidak memberikan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama maka akan menyebabkan persyaratan dalam Pasal 5 ayat (2) PMA No. 11/2007 menjadi tidak terpenuhi dan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PMA No. 11/2007, kehendak menikah tersebut ditolak atau tidak dapat dilaksanakan.

 

Dengan demikian untuk pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama tanpa melengkapi salah satu syarat yaitu surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan adalah tidak memenuhi persyaratan sehingga Kantor Urusan Agama dapat menolak keinginan Anda untuk mendaftarkan nikah Anda di Kantor Urusan Agama.

 

Terkait permasalahan tidak adanya izin dari orang tua Anda sehingga membuat orang tua Anda meminta Kepala Desa/Kelurahan tidak mengeluarkan surat keterangan apapun untuk Anda, kami tanggapi sebagai berikut:

 

Pertama, Anda seorang laki-laki yang telah berusia 30 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tua Anda. Atas fakta tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 PMA No. 11/2007, Anda tidak perlu meminta izn dari orang tua Anda untuk menikah. Hal ini dikarenakan Anda telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun.

 

Kedua, terkait permintaan orang tua Anda agar pihak Kelurahan tidak mengeluarkan surat keterangan apapun untuk keperluan pernikahan Anda, dengan melandaskan pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur berdasarkan Pasal 17 jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU No. 25/2009”), pihak Kelurahan wajib mengeluarkan surat keterangan untuk Anda dan tidak dibenarkan untuk menolak mengeluarkan surat keterangan dengan alasan tidak ada izin dari orang tua Anda.

 

Pasal 17 jo. Pasal 4 UU No. 25/2009 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 17:

Pelaksana dilarang:

a.    ...;

b.    ...;

c.    ...;

d.    ...; dan

e.    melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

 

Pasal 4:

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

a.    kepentingan umum;

b.    kepastian hukum;

c.    kesamaan hak;

d.    keseimbangan hak dan kewajiban;

e.    keprofesionalan;

f.     partisipatif;

g.    persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h.    keterbukaan;

i.     akuntabilitas;

j.     fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k.    ketepatan waktu; dan

l.     kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

               

Apabila Kelurahan/Kepala Desa tetap menyatakan menolak untuk mengeluarkan surat keterangan untuk Anda maka sikap pihak Kelurahan tersebut melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam UU No. 25/2009 khususnya asas kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, serta keterbukaan.

 

2.    Apakah bisa saya ke pengadilan agama untuk mencari surat rekomendasi (untuk pihak laki-laki) untuk digunakan di KUA agar dibuatkan surat pengantar nikah?

 

Yang perlu dijadikan pertanyaan adalah apa fungsi lembaga pengadilan dalam kaitannya dengan perizinan atau pemberian rekomendasi untuk menikah? Fungsi lembaga pengadilan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:[1]

a.    Memberikan dispensasi ketika ada seorang calon suami yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isterinya belum berusia 16 (enam belas) tahun ingin menikah;

b.    Memutuskan apakah diizinkan atau tidak sebuah pernikahan untuk dapat dilangsungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

-      Keputusan diberikan atas dasar keberatan yang diajukan oleh calon suami atau wali nikah yang izinnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

-      Penolakan oleh Kantor Urusan Agama tersebut terkait persyaratan Pasal 5 ayat (2) PMA No. 11/2007.

 

Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan yang Anda hadapi, maka, selama syarat dalam Pasal 5 ayat (2) PMA No. 11/2007 belum terpenuhi dan belum diajukan kepada Kantor Urusan Agama serta belum ditolak, maka Anda tidak dapat meminta pengadilan mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan Anda menikah. Akan tetapi, jika telah ada penolakan, Anda dapat melakukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan.[2]

                                                 

Atas penjelasan di atas kami menyarankan agar Anda tetap meminta kepada pihak Kelurahan untuk mengeluarkan surat keterangan untuk Anda sebagai salah satu syarat Pasal 5 ayat (2) PMA No. 11/2007 dan menjelaskan keadaan sebenarnya. Apabila Kelurahan menolak mengeluarkan surat keterangan maka Anda dapat menyurati Kelurahan untuk meminta alasan dan penjelasan terkait penolakan pengeluaran surat keterangan untuk Anda.

 

Terima kasih.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.    Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

 



[1] Pasal 8 jo. Pasal 12 PMA No.11/2007

[2] Pasal 12 ayat (3) PMA No.11/2007

 



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : NAYARA Advocacy
MITRA : NAYARA Advocacy