Hukum Mengumumkan Status Pertunangan di Facebook

PERTANYAAN

Saya punya teman seorang pria yang berpacaran lewat facebook, hingga wanita itu telah dia kencani (hubungan badan). Mereka telah mencantumkan status pertunangan mereka di facebook. Pertanyaan saya, apakah si wanita bisa menggugat si pria untuk menikahinya jika suatu waktu mereka putus?

ULASAN LENGKAP

Dalam hal ini kami tidak mendapat keterangan yang jelas apakah pria dan wanita tersebut putus atas kesepakatan bersama atau si pria memutuskan pertunangan secara sepihak. Kami berasumsi bahwa si pria memutuskan pertunangan secara sepihak, dan keduanya telah dewasa (berusia 18 tahun atau lebih).

 

Merujuk pada Pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut. Janji kawin juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga.

 

Namun, menurut Pasal 58 ayat (2) KUHPer, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan

 

Pasal 58 KUHPer

Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.

 

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman,, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.

 

Jadi, pada dasarnya yang dapat digugat oleh si wanita adalah kerugian yang ia derita akibat pemutusan secara sepihak janji kawin itu. Si wanita tidak dapat menggugat si pria untuk menikahinya.

 

Mengenai janji kawin yang dapat digugat di muka pengadilan, dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung (“MA”) yang pernah dibahas dalam artikel yang berjudul Tidak Menepati Janji Menikahi adalah PMH. Terkait perkara yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, MA pernah menghukum tergugat melakukan PMH gara-gara tidak menepati janji untuk menikahi. Berdasarkan keterangan atasan tergugat, tergugat sudah memperkenalkan penggugat sebagai calon isterinya kepada orang lain. Beberapa dokumen penting, seperti tabungan, juga sudah diserahkan tergugat kepada penggugat sebagai bukti keseriusannya mau menikahi. Mereka malah hidup bersama. Tetapi ketika si perempuan menagih janji untuk dinikahi, si laki-laki ingkar. MA menyatakan perbuatan si pria “melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Karena itu pula, perbuatan si pria dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

 

Dengan demikian, pada dasarnya seorang pria dapat digugat jika ia sudah berjanji menikah dan keduanya telah diketahui oleh orang lain bahwa mereka adalah calon suami dan istri (atau sudah bertunangan).

 

Pertunangan juga termasuk ke dalam memberikan pengumuman, ini sesuai dengan pengertian mengenai pertunangan itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

 

tu·nang, ber·tu·nang·an, v: 1 bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri: mereka belum menikah, baru ~; 2 mempunyai tunangan;

 

tu·nang·an, n: 1 calon istri atau suami; 2 hasil menunang(kan);

 

per·tu·nang·an, n: perbuatan (hal dsb) bertunangan atau menunangkan;

 

Bagaimana jika pengumuman pertunangan tersebut dilakukan melalui laman Facebook? Menurut Teguh Arifiyadi pemerhati cyber law dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC), pencantuman status pertunangan di Facebook harus dibedakan apakah pencantuman status tersebut dilakukan pada halaman “About” (profile) si pria dan wanita ataukah pencantuman status tersebut dibuat pada status pada Timeline (dulu disebut Wall) si pemilik akun.

 

Menurut Teguh, jika pencantuman status tersebut hanya dilakukan pada halaman “About” (profile) si pemilik akun, sulit pembuktiannya. Ini karena tidak lengkapnya informasi yang didapat dari halaman “About” (profile). Untuk dikatakan sebuah pengumuman, harus jelas para pihak yang melakukan pertunangan, kapan pertunangannya, serta kapan waktu pengumuman tersebut. Jika status pertunangan tersebut dibuat dalam status pada Timeline si pemilik akun, maka ada kemungkinan lebih banyak informasi yang dapat diberikan dalam status pada Timeline tersebut. Semakin banyak informasi itu membuat pencantuman status pertunangan lebih memenuhi unsur-unsur pengumuman. Seperti misalnya, dalam status pada Timeline disebutkan siapa yang bertunangan, kapan mereka bertunangan, dan dalam status pada Timeline biasanya terdapat tanggal status pada Timeline tersebut dibuat (ini menjadi tanggal dari pengumuman tersebut).

 

Pada sisi lain, kami berpendapat, pencantuman status pertunangan di Facebook dapat dikatakan sebagai pengumuman (baik di halaman “About” maupun pada status di timeline). Ini karena pada halaman “about” yaitu pada bagian Relationship pun dapat dicantumkan sejak kapan pertunangan tersebut dilakukan, selain nama pihak-pihak yang bertunangan. Dan yang terpenting adalah perubahan-perubahan informasi tersebut dapat diketahui oleh teman-teman dari pemilik akun Facebook, sehingga dapat dikatakan diketahui oleh orang lain.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Klinik hukumonline mewawancara Teguh Arifiyadi melalui telepon pada 13 Agustus 2013.

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.