Bolehkah Mempekerjakan Kembali Pensiunan?

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya, tempat kerja saya ingin mempekerjakan kembali pensiunan. Bagaimana hukumnya? Dan apa bentuk perjanjian kerja yang bisa dibuat untuk pensiunan tersebut? Apakah PKWT atau perjanjian kerja yang lain? Terima kasih.

INTISARI JAWABAN

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah mencapai usia pensiun. Namun, mengingat usia pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja pensiunan dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jenis perjanjian kerja harian, dengan memperhatikan kemampuan produktivitas dan kondisi fisik pekerja.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dr. (CN) Maju Posko Simbolon, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 15 November 2021.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah mencapai usia pensiun, sepanjang pekerja yang bersangkutan masih mampu melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sebaliknya, pengusaha justru diberikan hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun dengan diikuti pembayaran hak-hak pekerja.^[1] Sehingga, bisa saja perusahaan mempekerjakan kembali pekerja yang telah pensiun.

Selanjutnya, mengingat pekerja telah memasuki usia pensiun, maka menurut hemat kami hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja pensiunan lebih tepat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dengan memperhatikan jangka waktu dan selesainya pekerjaan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 35/2021, sebagai berikut:

1. PKWT berdasarkan jangka waktu, untuk pekerjaan tertentu sebagai berikut:

0.  
1. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
2. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
3. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, untuk pekerjaan tertentu sebagai berikut:

0.  
1. pekerjaan yang sekali selesai; atau
2. pekerjaan yang sementara sifatnya.

Selain pekerjaan tertentu yang dimaksud di atas, PKWT juga dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.^[2]

PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas, dibuat untuk jangka waktu paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.^[3]

Sedangkan untuk PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, perpanjangannya dapat dilakukan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.^[4]

Dalam hal pekerja pensiunan yang dimaksud tidak lagi mampu untuk mengikuti pola waktu kerja yang diatur dalam Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 21 ayat (2) PP 35/2021 sebagai berikut:

1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

maka kami menyarankan agar PKWT dilaksanakan dengan perjanjian kerja harian berdasarkan Pasal 10 PP 35/2021, dengan ketentuan waktu kerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan^[5] dan upah dihitung berdasarkan kehadiran pekerja.^[6]

Hal ini perlu diperhatikan mengingat pada umumnya yang memasuki usia pensiun mengalami keterbatasan fisik dan penurunan produktivitas kerja, sehingga penentuan jenis PKWT tersebut dapat menjadi win-win solution bagi kepentingan kedua belah pihak.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

---

[1] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 5 ayat (3) PP 35/2021

[3] Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 35/2021

[4] Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021

[5] Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021

[6] Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021