Ia menegaskan, hasil voting tidak ada intervensi dari pihak manapun. Semua keputusan diambil karena mementingkan rasa keadilan terhadap konstitusional warga negara dalam memilih. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan telah menyetujui bahwa pemilu ini bermasalah. Walaupun pemilu adalah mandiri oleh KPU, tapi datanya itu dari pemerintah, dengan disahkannya angket DPT itu menunjukkan pemerintah harus bertanggung jawab, ujarnya.
Ia berharap dalam jangka pendek dapat segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hak angket ini. Dengan tujuan mengingatkan kepada pemerintah bahwa, data pemilih itu berasal dari pemerintah. Kami tidak ingin pemerintah lempar tangan ke KPU. Semua pihak saya kira akan dipanggil oleh DPR untuk meminta pertanggungjawaban kok sampai adanya amburadulnya DPT, dan hal ini bisa dilakukan secepatnya, ujarnya.
Kecewa
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mengaku kecewa terhadap hasil paripurna. Menurut Syarif, hak angket seharusnya terkait dengan penyelidikan atas suatu kasus, dan yang menjadi objeknya adalah pemerintah. Sementara yang menjadi permasalahan pemilu ini, DPT ini tugas dan tanggung jawabnya oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, jadi secara substansi salah betul, tandasnya.
Ia juga menegaskan bahwa hasil paripurna mengandung unsur politis. Pasalnya, beberapa kolega Demokrat di pemerintahan mengambi keputusan berbeda dari pihaknya. Seperti Partai Golkar, menurutnya, hingga kini Golkar masih berkoalisi dengan Demokrat yang menjadi bagian dari pemerintahan, ternyata tidak konsisten.
Katanya selalu di depan mendukung pemerintah, ternyata tidak konsisten. Jadi ada statement yang menyatakan Golkar selalu mendukung pemerintah itu tidak betul, seperti yang ditunjukkan pada hari ini, tukasnya.
Selain Golkar, F-Partai Demokrat juga kecewa terhadap PPP, PKB dan PAN. Menurut Syarif, koalisi harus dijalankan sesuai dengan aturan, kesepakatan dan komitmen bersama. Jadi bukan hanya berkoalisi kepentingan tapi betul-betul komit, ini yang tidak ada. Oleh karena itu Demokrat akan melakukan evaluasi, saya akan lapor kepada ketua umum saya, bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi sekarang, ujarnya.
Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin menegaskan, tidak ada kaitannya dengan koalisi atas setujunya F-PPP dalam penggunaan hak angket ini. Menurutnya, penggunaan hak angket ini bertujuan untuk perbaikan data pemilih untuk pemilu yang akan datang. Lukman justru berharap penggunaan hak angket ini menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan sistem data kependudukan di Indonesia.
PPP tidak ingin mempolitisir hal ini (hak angket, red). Jadi ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan koalisi apalagi pilpres, capres dan sebagainya, Lukman menegaskan.
Akhirnya, usulan penggunaan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memillih disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. Persetujuan itu dihasilkan melalui voting dalam Rapat Paripurna, Selasa (26/5), yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.
Muhaimin menjelaskan mekanisme voting ditempuh setelah forum lobi tidak mencapai kata mufakat. Sejumlah ketua fraksi yang hadir dalam lobi tetap pada pendirian mereka masing-masing. Sehingga kita lakukan dengan cara pengambilan suara atau voting. Dari daftar hadir yang disampaikan ke meja pimpinan, dapat disimpulkan mekanisme voting bisa dilanjutkan. Jumlah daftar hadir telah memenuhi syarat untuk dilakukannya voting, tambahnya.
Fraksi | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Jumlah |
Partai Golkar | 34 | 0 | 0 | 34 |
PDIP | 58 | 0 | 0 | 58 |
Partai Demokrat | 0 | 43 | 0 | 43 |
PPP | 11 | 0 | 0 | 11 |
PAN | 3 | 0 | 0 | 3 |
PKB | 16 | 1 | 1 | 18 |
PKS | 0 | 22 | 0 | 22 |
BPD | 6 | 0 | 0 | 6 |
PBR | 0 | 5 | 0 | 5 |
PDS | 1 | 2 | 0 | 3 |
TOTAL | 129 | 73 | 1 | 203 |
Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo mengatakan pihaknya mengapresiasi hasil voting yang terjadi. Tjahyo berharap agar secepatnya DPR memproses usulan hak angket ini. Saya kira hak angket ini akan terus, walaupun DPR periode ini sampai Oktober, bisa terus dilaksanakan sampai yang akan datang, katanya.