Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak seluruh dalil permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) 2024 yang diajukan capres-cawapres Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Secara umum, seluruh dalil yang menjadi argumentasi permohonan pasangan Anies-Muhamin maupun Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum.
Meski putusan tersebut tidak diambil secara bulat dikarenakan adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda, namun setidaknya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Lantas bagaimana tanggapan dari pelaku usaha beserta dampaknya atas putusan tersebut di bidang dunia ekonomi?
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani merespons putusan MK tersebut. Dia menilai putusan MK perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 memberi kepastian hukum terhadap konflik pemilu yang terjadi selama ini.
Dia berharap setelah terbitnya putusan tersebut dapat mendukung penciptaan iklim usaha dan investasi domestik yang lebih stabil untuk Indonesia. Selain itu, putusan tersebut juga diharapkan memperkuat rasa percaya diri para investor dalam menanamkan modalnya.
“Sehingga, mendukung adanya confidence berusaha dan ekspansi usaha yang lebih tinggi,” ujar Shinta kepada Hukumonline, Senin (22/4/2024).
Baca juga:
- Bernasib Sama, Permohonan Ganjar-Mahfud Pun Kandas di MK
- Tim Hukum 01: Pergeseran Pandangan Ketua MK Penyebab Permohonan Sengketa Pilpres Kandas
- Permohonan Sengketa PHPU Anies-Muhaimin Kandas di MK
Di sisi lain, Shinta berpandangan keputusan MK sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Khususnya pada berbagai sektor bisnis yang berhubungam langsung dan memiliki sentimen tinggi terhadap kondisi global. Tapi dengan perkembangan geopolitik yang ada, efek positif boleh jadi tak akan terasa di lapangan.