Salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) adalah Muliaman Hadad. Saat ini, dia masih menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Dihadapan Komisi XI DPR, Muliaman menyatakan tindak pembobolan (fraud) dari pemilik atau manajemen bank, menjadi penyebab banyaknya bank yang gagal bahkan tutup.
Sebagai Deputi Gubernur BI saat ini, Muliaman merasa tahu betul apa yang menyebabkan kegagalan bank belakangan ini. Menurutnya, sepanjang sejarah perbankan Indonesia, belum pernah ada bank yang gagal karena persaingan usaha. Kegagalan bank selalu terkait dengan tindakan fraud baik dari pemilik atau paling tidak melibatkan unsur manajemen bank.
“Kegagalan bank selalu terkait dengan tindakan fraud dari pemilik maupun manajemen bank,” ujarnya, Selasa (6/12).
Oleh sebab itu, dia mengatakan perlunya penguatan aspek governance. Saat ini, bank sentral telah melakukan hal itu. Dia pun berjanji akan terus melanjutkan penguatan yang salah satu caranya dengan membangun mekanisme anti-fraud di sistem perbankan sebagai komplemen dari penerapan manajemen risiko. Aturan mekanisme anti-fraud ini akan mencakup aturan pelaksanaan whistle blower sebagai salah satu aspek pentingnya.
Muliaman menjelaskan, Direktur Kepatuhan akan diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam mendeteksi dan mengambil tindakan penanganan atas kejadian fraud di masing-masing bank. Hal ini untuk menunjang penguatan governance. Dari BI sendiri kini sisi pengawasan akan merubah paradigma compliance based kepada pengawasan yang berbasis risiko.
“Bank sentral akan bekerjasama dengan beberapa otoritas bank negara lain untuk membina pengawas bank lebih baik,” tuturnya.
Berdasarkan catatan Muliaman, sekitar 70 persen bank yang ada di Indonesia dimiliki oleh keluarga. Struktur kepemilikan tersebut membuat bank-bank itu menjadi rawan fraud akibat adanya intervensi dari pemilik selaku pemegang saham.