Banyaknya permintaan publik agar Badan Anggaran (Banggar) DPR dibubarkan, mendapat reaksi dari pimpinan DPR. Rencananya, pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dan komisi serta pimpinan Banggar untuk membahas permasalahan yang terjadi di badan yang merupakan alat lelengkapan DPR tersebut.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, tuntutan masyarakat agar Banggar DPR dibubarkan semakin mencuat. Untuk itu, pimpinan dewan bersama pimpinan fraksi dan komisi berencana mengevaluasi kinerja dan kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan Banggar belakangan ini.
“Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pimpinan Banggar kemarin perlu disikapi secara serius,” katanya, Rabu (21/9), sebelum memimpin rapat Timwas Century dengan KPK.
Pramono mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di Banggar, termasuk dugaan keterlibatan anggota Banggar dalam mafia anggaran dan kasus-kasus korupsi yang terjadi belakangan. Namun, kata Pram –sapaan Pramono Anung-, pembubaran Banggar tidak segampang membalik telapak tangan. Jika Banggar dibubarkan, akan memunculkan masalah baru yang lebih berat lagi. “Untuk memperbaiki kinerja Banggar, yang utama perlu dilakukan adalah adanya transparansi dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal,” tutur politisi PDIP ini.
Seperti diketahui, beberapa kasus korupsi di berbagai kementerian yang terjadi belakangan ini diduga turut melibatkan Banggar. Oleh sebab itu, banyak pihak yang menganggap kewenangan Banggar perlu dikurangi dalam penentuan anggaran di kementerian/lembaga. Selain itu, tidak sedikit publik yang menuntut agar Banggar dibubarkan.
Ketua KPK Busyro Muqoddas mengamini pernyataan Pram. Menurut dia, kunci penyelesaian berbagai permasalahan di Banggar DPR adalah transparansi. Permainan anggaran diyakini Busyro biasanya muncul karena tidak ada keterbukaan baik dalam proses pembahasan maupun pengesahan. Bukan hanya itu, dia menganggap proses penyusunan anggaran juga perlu dilakukan secara transparan.
Terkait permintaan banyak pihak agar KPK turut hadir dalam proses pembahasan anggaran di Banggar DPR, Busyro menyatakan pihaknya siap melakukan hal tersebut. Hanya, hingga kini belum ada permintaan resmi dari DPR untuk hal itu. “Kami belum menerima surat permintaan resmi dari DPR,” ujarnya.