Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan ada delapan unit kerja di institusinya yang bebas dari korupsi. Kedelapan unit kerja tersebut adalah Inspektorat Jenderal, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Yogyakarta, Kanim Kelas I khusus Jakarta Barat, Kanim Kelas I khusus Yogyakarta, Lapas Narkotika Klas II Jakarta dan Rutan Klas IIA Yogyakarta.
"Penetapan wilayah bebas korupsi ini merupakan bagian dari upaya terencana dan sistemik untuk mewujudkan Kementerian yang anti korupsi. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011," ujar Patrialis, Rabu (8/6).
Menurut politisi PAN ini, ada tujuh indikator anti korupsi bagi kementerian atau lembaga negara yang telah ditetapkan KPK. Ketujuh indikator tersebut berupa kode etik internal anti korupsi, pengelolaan sumber daya manusia, transparansi pengadaan barang dan jasa, transparansi pejabat pengelola negara, aksestabilitas publik, implementasi saran perbaikan KPK dan BPK serta inisiatif promosi anti korupsi.
Menurut Patrialis, penetapan wilayah bebas korupsi di institusinya mempunyai sasaran berupa peningkatan pelayanan masyarakat yang prima dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ia menegaskan peningkatan pelayanan tersebut nantinya menuju ke tata kelola pemerintahan yang baik.