Penegasan ini penting, bila dikaitkan permohonan para pemohon. Hanya saja, menurut Mahkamah perspektif independensi pejabat selain hakim (jaksa, penyidik) hakikatnya tidak memiliki prinsip independensi yang sama. Terutama ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan. Sebab, saat penuntut umum dan penyidik menjalankan fungsi yudisial tidak serta merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi yang dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Bila dicermati substansi uji materi ini hakikatnya menyangkut tugas administratif yang secara natural menjadi tugas jaksa sebagai penunutut umum dalam melaksanakan penetapan hakim. “Karena itu, sudah kewajiban jaksa atau penuntut umum seharusnya melaksanakan penetapan hakim dalam melaksanakan putusan tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam uji materi ini ialah tindakan penahanan terhadap anak,” ujarnya.
UU SPPA memberi penekanan terhadap tindakan penahanan terhadap anak, bahwa sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari. Namun, kata Maria, bila anak yang diduga melakukan tindak pidana dan diharuskan dilakukan tindakan penahanan haruslah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan diversi atau restorative justice tidak tercapai.
“Secara filosofis pemberian sanksi pidana bagi para pejabat atau jaksa atau penuntut umum yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak. Perlu kecermatan dan kehati-hatian pejabat melaksanakan tindakan penahanan benar-benar dikedepankan,” kata Maria.
Meski begitu, Maria beranggapan pertimbangan ini tidak terlepas adanya keharusan sinergitas seluruh kompenen penegakan hukum dalam SPPA yang bersifat khusus. Tetapi, bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan independensi dalam pengertian universal dalam dalil para pemohon.
Dengan demikian, Mahkamah menyatakan Pasal 99 UU SPPA inkonstitusional. Namun hal ini tidak berarti memperbolehkan pejabat bertugas mengeluarkan tahanan anak dari rutan melanggar batas waktu yang telah ditentukan. Sebab, ini sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang.
“Kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk didalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan sesuai Pasal 333 ayat (1) KUHP.”
Salah satu anggota PJI dan juga Kepala Kejari Salatiga, Yudi Kristiana menyambut baik putusan yang membatalkan Pasal 99 UU SPPA ini. Kini, kata dia, jaksa tidak takut lagi ancaman dijatuhi sanksi pidana atau dikriminalisasi bila menangani perkara pidana anak. “Putusan ini tidak akan menurunkan perlindungan terhadap anak dalam menangani perkara anak. Justru, kita akan lebih memberi perlindungan kepada anak,” katanya.