“Politik uang akan mengganggu kemurnian suara rakyat selain menimbulkan efek tercederainya integritas pemilu,” terang Almas.
Baca:
- Dua Hal Ini Jadi Pedoman MK Putuskan Sengketa Pilkada
- Perbaiki Legislasi DPR, Tantangan Bagi Advokat yang “Nyaleg”
Masih pada tahapan kampanye, potensi penggunaan politik identitas dan isu SARA merupakan salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian banyak pihak. Isu SARA juga bahkan muncul di sejumlah daerah pada Pilkada serentak yang baru berlalu. Meslipun penggunaan isu SARA pada Pilkada serentak 2018 tidak semarak pada Pilkada DKI, hal ini dirasa harus bisa diatasi lewat cara-cara yang tepat.
“Apabila ruang publik tidak diisi dengan kampanye program dan hal positif, maka kampanye SARA akan menjadi ancaman serius bagi kebebasan pemilih untuk menentukan suaranya secara rasional dan bertanggungjawab,” ujar Delia dari Pusat Kajian Politik Universitas Indoenesia (Puskapol UI).
Sementara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Fadil Ramadhan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai adanya kerumitan dalam teknis pemilihan. Persoalan undangan memilih (C6), suara tidak sah semakin tinggi dan penghitungan suara akan semakin rumit karena pemilihan dilaksanakan terhadap 5 kotak yang tersedia di TPS. Hal ini sekaligus menambah beban petugas yang berada d lapangan. Jika tidak disiapkan secara tepat maka bisa berdampak pada suara pemilih yang mungkin dicurangi.
Kerawanan lainnya bisa terjadi terkait rekapitulasi hasil Pemilu. Dengan adanya Pemilu serentak, perhatian pun lebih akan tertuju pada suara calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berpotensi rawan kepada suara hasil Pemilu legislatif yang bakal banyak terabaikan. “Ditambah lagi potensi jual beli suara dan konflik antar caleg dalam satu partai akan semakin menguat,” ujar Adelline Syahda dari Kode Inisiatif.
Untuk itu, berdasarkan sejumlah peta kerawanan di atas, Aliansi Pemilih Berdaulat mendorong penyelenggara pemilu untuk segera merilis dan memberikan pendidikan kepada pemilih tentang peta kerawanan dalam Pemilu 2019 sebagai peta jalan bersama publik mensukseskan Pemilu 2019. Caranya misalnya dengan KPU konsisten dalam verifikasi berkas pencalonan caleg serta membuka datanya kepada publik.