Kemendagri: Akademisi Hukum Perlu Lebih Proaktif Beri Rekomendasi ke Pemerintah
Utama

Kemendagri: Akademisi Hukum Perlu Lebih Proaktif Beri Rekomendasi ke Pemerintah

Rekomendasi yang diharapkan ialah yang membumi untuk menjadi solusi atas kenyataan sosial.

Normand Edwin Elnizar
Bacaan 3 Menit

Perspektif Ilmu Politik

Narasumber lain seminar ini ialah Prof. Dr. Satya Arinanto (Staf Khusus Wapres Bidang Hukum/Guru Besar HTN FHUI), Wawan Mas’udi, Ph.D. (Dekan Fisipol UGM), Prof. Dr. Retno Saraswati (Dekan FH Undip), dan Dr. Oce Madril (Ketua Tim Pengkaji APHTN-HAN). 

Wawan Mas’udi sebagai pakar ilmu politik memberikan sudut pandang interdisiplin dalam seminar. Wawan adalah pakar ilmu politik bidang sistem pemerintahan yang pernah meneliti karier politik awal Presiden Jokowi. Disertasinya berjudul Local Populism in Decentralised Indonesia: Case Study of Jokowi in Solo 2005-2012 di University of Melbourne, Australia.

“Kecenderungan koalisi besar dipilih Presiden kita selama ini karena kebutuhan memiliki legitimasi yang kuat. Hal pertama yang dikerjakan Presiden terpilih bukan mencari pakar profesional untuk mengisi kabinet, tapi memperbesar koalisi,” kata Wawan. Ia menekuni sejarah perpolitikan di Indonesia sepanjang kariernya. Temuan Wawan bahwa sistem pemerintahan Indonesia hingga Jokowi konsisten memilih koalisi besar.

“Kita terpenjara politik dagang sapi untuk mengakomodasi partai politik alih-alih Menteri profesional. Tradisi oposisi dalam perpolitikan kita sangat lemah. Proses pemilu kita ternyata untuk menguji daya tawar masuk kabinet,” kata Wawan. Ia berharap para pakar di APHTN-HAN bisa merumuskan rekomendasi yuridis yang juga memperhatikan sudut pandang kajian politik.

“Semoga bisa membantu menyusun rekomendasi yang tepat untuk penataan kabinet presidensial. Momennya sangat tepat, mudah-mudahan sudah bisa muncul rekomendasi di bulan Mei,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini.

Tags:

Berita Terkait