Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Surya Tjandra mengusulkan agar pimpinan KPK tidak lagi berbicara ke media terkait tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan Surya saat menjalani seleksi tahap wawancara oleh panitia seleksi KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (26/8).
Menurut Surya, larangan ini bisa dimasukkan ke dalam kode etik. Ia mengatakan, seorang pimpinan KPK seharusnya bisa bersih terutama dari sisi egoisme dan mengetahui sejauh mana batasan-batasan yang perlu dilakukan. “Saya usulkan pada pimpinan lain kalau nanti terpilih, kita bikin kode etik baru pimpinan KPK itu tidak boleh bicara ke media masa,” ujar Surya saat menjawab pertanyaan salah satu Anggota Pansel KPK, Natalia Subagyo.
Sedangkan untuk fungsi penyampaian informasi ke publik melalui media, Surya menyarankan agar ditambah lagi jumlah personil juru bicara sebanyak empat orang. Sehingga, seluurh juru bicara berjumlah lima orang. Dengan begitu, ia percaya, peran lima pimpinan KPK bisa difokuskan untuk bekerja, bukan berbicara.
“Jubir kita tambah jadi empat. Jadi betul-betul kita bekerja serius, nggak usah main publikasi-publikasi,” jelasnya.
Ia berharap, di internal KPK bisa dilakukan kaderisasi untuk posisi juru bicara. Sehingga, tiap generasi nantinya bisa mengisi posisi tersebut secara berurutan dan bekerja penuh. “Jubir ini akan jadi kaderisasi karena mereka akan full timer nanti. Kami kan komisioner cuma empat tahun habis itu kita tidak tanggung jawab lagi,” jelasnya.
Ia sadar hal ini masih sebatas usulan. Sehingga, ke depan masih terbuka kemungkinan usulannya ini ditolak oleh pimpinan KPK yang lain. Meski begitu, ia tidak melarang bahwa pimpinan KPK lainnya untuk memberikan suara ke media. Namun, Surya bersikukuh untuk tidak berbicara ke media jika nanti terpilih sebagai pimpinan KPK.
“Saya pribadi mau terapkan itu, saya lebih mau nunjukkin kerjanya itu. Kan masih ada komisioner yang lain yang suka bicara,” jelasnya.