“Kemeneterian PANRB tengah menyiapkan kebijakan sebagai payung hukumnya,” ujarnya.
Dikatakan, output dari penyelenggaraan Diklat adalah adanya perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan orientasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN.
Asman berharap agar para CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku tidak segan untuk memecat dengan tidak hormat kepada CPNS yang terlibat narkoba. “Jangan pernah menyalahgunakan obat-obatan terlarang berarti saudara mengubur masa depan, saya tidak segan melakukan tindakan keras berupa pemecatan dengan tidak hormat” katanya seperti dikutip dari laman Kementerian Hukum dan HAM.
Yasonna mengatakan Kemen PAN & RB mengabulkan perngajuan 14.000 CPNS untuk formasi penjaga tahanan untuk menangani overkapasitas di Lapas/Rutan. “Di Lapas ada 3500 warga binaan hanya dijaga 17-20 petugas, rasionya sangat mengerikan maka kita meminta tambahan untuk menjaga lembaga pemasyarakatan,” pungkasnya.
Untuk itu Yasonna mengingatkan untuk berhati-hati dan menyampaikan agar tidak ada alasan Kemenkumham mengatakan kekurangan petugas. “Sekarang negara memberikan 14.000 kalau masih kita menemukan hal-hal seperti itu, matilah kita,” ujarnya.
Dia menyampaikan kepada seluruh CPNS agar menjadi bagian pembaharuan di Pemasyarakatan dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba. “Karena kamu kita terima dengan bersih maka saya menuntut kamu sekarang tetap menjadi bersih,” ujarnya.