Pada tahun 2011, Menteri Keuangan (“Menteri”) menetapkan kerangka yang secara spesifik mengatur pemberian penghargaan (dalam bentuk uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya) kepada perseorangan, kelompok orang dan/atau unit kerja yang berjasa dalam mengungkap dan menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. Penghargaan ini disebut sebagai premi di sektor kepabeanan dan/atau cukai (“Premi”). Kerangka ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.04/2011 ...

​​​​​​Praktek perdagangan efek di Indonesia saat ini menunjukkan beberapa variabel yang mengindikasikan sedikitnya jumlah saham yang secara konsisten berada dalam daftar indeks pasar saham Indonesia dengan tingkat likuiditas tinggi. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sedang menyusun Rancangan Peraturan tentang Liquidity Provider (“RPOJK”), yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas efek yang ...

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan (“Rancangan Peraturan”) yang mengatur dan mengintegrasikan kerangka kerja mengenai perizinan dan kelembagaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (“DPPK”) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) (secara bersama-sama disebut “Dana Pensiun”).[1] Pada saat Rancangan Peraturan ini berlaku, harus dipastikan bahwa berbagai ketentuan di dalamnya mengenai Dana ...