Aspek Hukum Pidana dalam Ketenagakerjaan

Pemberlakuan undang-undang bidang ketenagakerjaan bermaksud untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hubungan industrial, hukum pidana dapat diterapkan manakala dalam proses hubungan kerja tersebut terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menunjukkan pentingnya peran serikat pekerja untuk memperjuangkan, melindungi, dan membeli kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal hak-hak pekerja tidak terpenuhi oleh pengusaha, federasi serikat pekerja mempunyai fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Perundingan dilakukan secara musyawarah antara pekerja dan pengusaha akan menghasilkan perjanjian kerja bersama yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apabila perundingan mengalami jalan buntu, hak pekerja dan serikat pekerja untuk melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai.

 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan mogok kerja, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain. Pelaksanaan mogok kerja yang tepat dan sah sangat penting untuk menghindari adanya sanksi pidana kepada para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, Hukumonline berkolaborasi dengan Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia (PMSM) Indonesia bermaksud menyelenggarakan Seminar Publik hukumonline: “Aspek Hukum Pidana dalam Ketenagakerjaan”