Implikasi Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Privat Komersial
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pandangan, pengetahuan, dan informasi terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, khususnya dalam suatu perjanjian.
DH/ES
Diundangkannya Perpres No.63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019) adalah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan (UU 24/2009). Di dalam Perpres 63/2019 diatur mengenai Ketentuan Penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu yang menarik, dalam Perpres 63/2019 secara eksplisit disebutkan mengenai kewajiban dalam menggunakan Bahasa Indonesia dalam kegiatan-kegiatan tertentu, beberapa diantaranya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nama bangunan atau gedung, sebagai komunikasi dan laporan di lingkungan kerja pemerintah dan swasta,  nama produk barang atau jasa, dan juga dalam nota kesepahaman dan perjanjian.
 
Isu hukum yang menjadi sorotan terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian ialah terjadi sebelum adanya Perpres 63/2019, yaitu tentang pembatalan kontrak piutang karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Yang mana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mempertahankan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang menyatakan kontrak “batal demi hukum”. Lalu bagaimana status kontrak yang saat ini tidak menggunakan Bahasa Indonesia? Dimana posisi Bahasa Indonesia dalam unsur syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata? Maka dari itu perlu adanya forum untuk berdiskusi dan bertukar pikiran terkait permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam menyikapi Perpres 63/2019 khususnya dari sudut pandang masyarakat umum, akademisi, praktisi, dan regulator terkait penggunaannya dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Berdasarkan uraian di atas, maka hukumonline.com bermaksud mengadakan:
 
Diskusi Hukumonline 2019
 
Implikasi Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Privat Komersial
 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Selasa, 19 November 2019
Waktu: 08.30 – 16.15 WIB
Venue: Le Meridien Hotel, Jakarta
 
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Discussion Kit, Materi, Notulensi, Lunch, 2x Coffee Break, dan Sertifikat
Investasi:
Pelanggan: Rp 2.530.000,-
Umum: Rp 3.080.000,-
Early bird pembayaran s/d 12 November 2019: Rp 2.860.000,-
Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 orang atau lebih dari 1 perusahaan!
Narasumber

Panelis:

  • Hendra Kurnia Putra - Kepala Seksi Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
  • Prof. Hikmahanto Juwana - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • DY Witanto Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Bono Daru Adji - Managing Partner, Assegaf Hamzah & Partners

Moderator:

  • Perwakilan dari Hukumonline.com

 

          Materi Diskusi
 
Sesi 1 Panel
Ruang Lingkup Kebijakan Penggunaan Bahasa Indonesia
    09.15 - 10.15      
  • Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
  • Tugas pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia
  • Ruang lingkup pengaturan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia                                                                                   
10.15 - 11.15
  • Konsep ideal dalam pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dalam konteks pembuatan dan penyusunan perjanjian
  • Catatan dan pernyataan perihal pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Privat Komersial
  • Perkembangan kontrak elektronik

Sesi 2 Panel
Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Privat Komersial
   13.15 - 14.15       
  • Status perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, pasca berlakunya Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
  • Asas kebebasan berkontrak dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
  • Kewajiban untuk penerjemahan dokumen  
   14.15 - 15.15
  • Tanggapan terhadap kebijakan penggunaan Bahasa Indonesia
  • Kekhawatiran dan kritik terhadap kebijakan mengenai ruang lingkup keberlakuan penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Asas Kebebasan Berkontrak
  • Tantangan hukum serta mitigasi risiko yang harus diperhatikan Pelaku Usaha

 

Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Download formulir pendaftaran disini
  • Kirimkan melalui email ke [email protected]
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
Contact Person:
Erwin Samuel
(021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua