Seyogianya, letak in house counsel dalam sebuah bagan besar perusahaan adalah menjalankan fungsi advisory, bukan pengambil keputusan final. In house counsel hanya memberikan pendapat hukum sesuai keilmuan yang ia miliki, sedangkan keputusan (apalagi dalam skup besar) diambil dari hasil advice secara kolektif.
Sebut saja hasil diskusi bersama dengan konsultan keuangan, konsultan pemasaran (marketing) dan berbagai konsultan lain sesuai dengan struktur yang dibangun masing-masing perusahaan. Berbagai bidang, tentu memiliki poin of view terbaik sesuai bidang yang mereka tekuni. Tak jarang terjadi bentrok atas opini-opini tersebut. Direksilah yang kemudian berfungsi sebagai pengambil keputusan. Sang ‘Pengambil Jalan Tengah’ terbaik dari setiap pandangan masing-masing konsultan demi kelangsungan bisnis perusahaan.
Setelah keputusan diambil, kenyataan tak sesuai harapan. Kerugian menjalar ke mana-mana. Direksi dipenjarakan. Tak sedikit yang menyalahkan in house yang memberikan nasihat hukum sesuai dengan yang pada akhirnya diambil direksi. In house pun diseret, turut dijadikan tersangka.
Kasus seperti ini hampir tidak pernah terjadi (dalam konteks pemidanaan) di belantara hukum Indonesia. Tak lain karena semua orang tahu, bahwa in house bukanlah pengambil keputusan, ia hanya memberi nasihat hukum sesuai keilmuan yang dimiliki. Kalaupun ada yang harus ‘dipersalahkan’ mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, itu adalah direksi.
