Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF) yang ditandatangani pada 5 April 2024. Keppres ini merupakan tindak lanjut atas diterimanya Indonesia yang diwakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam keanggotaan FATF pada 27 Oktober 2O23 lalu.
PPATK dalam siaran pers tanggal 27 Oktober 2023 menyatakan, keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting, mengingat FATF adalah suatu forum internasional yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional. Sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia dengan kasus yang kaya ragam, Indonesia akan berkontribusi penting di FATF.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat Rakor Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) seperti dilansir Antara, 29 Juni 2024 mengatakan, notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah TPPU dan pendanaan terorisme. Hal ini sesuai rekomendasi dari FATF. Selama proses Mutual Evaluation Review (MER) yang lalu, aktivitas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi perhatian.
Salah satunya berkaitan dengan peran strategis notaris dalam tatanan hukum, khususnya dalam interaksi masyarakat terkait hubungan keperdataan, diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), mengenali beneficial ownership, dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
