Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Kebijakan Kurikulum Pendidikan Tinggi
Sebelum menjawab pertanyaan Anda lebih jauh, ada perlunya kita memahami organisasi yang menjalankan kurikulum di dalam perguruan tinggi, yaitu program studi. Menurut Pasal 1 angka 17
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”), program studi adalah
kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
Lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (1) UU 12/2012 menjelaskan bahwa:
Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Kurikulum tersebut dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
[1]
Kewajiban lain unit pengelola program studi di antaranya:
[2]menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
Selain itu, Permenristekdikti 44/2015 juga mengatur mengenai standar proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses tersebut mencakup:
[3]karakteristik proses pembelajaran;
perencanaan proses pembelajaran;
pelaksanaan proses pembelajaran; dan
beban belajar mahasiswa.
Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (“RPS”) atau istilah lain.
[4]
Penetapan Rencana Pembelajaran Semester
Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) Permenristekdikti 44/2015, RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
RPS atau istilah lain sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat:
[5]nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester (“SKS”), nama dosen pengampu;
capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
metode pembelajaran;
waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
daftar referensi yang digunakan.
Kami asumsikan bahwa program pengembangan bahasa yang dilaksanakan seminggu dua kali dengan durasi 2x150 menit yang Anda maksud memiliki format sebagai sebuah mata kuliah. Dengan demikian, menurut hemat kami, penetapan program tersebut pada dasarnya tidak melanggar ketentuan, sepanjang telah memenuhi ketentuan-ketentuan administratif di atas.
Peraturan-peraturan yang telah kami singgung sebelumnya pada dasarnya tidak melarang adanya pembelajaran bahasa asing bagi mahasiswa. Bahkan UU 12/2012 menjadikan
bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum perguruan tinggi.
[6]
Durasi Mata Kuliah
Namun demikian, ada perlunya kita mencermati mengenai durasi penyelenggaraan program pengembangan bahasa tersebut. Program pengembangan bahasa yang dilaksanakan dua kali seminggu dengan durasi mencapai 2x150 menit per sesi bisa jadi bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Permenristekdikti 44/2015, yang berbunyi:
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Sayangnya, Anda tidak menguraikan secara rinci mengenai komposisi SKS dari program tersebut, agar dapat kami perhitungkan dan bandingkan secara langsung dengan ketentuan di atas.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 35 ayat (2) UU 12/2012
[2] Pasal 39 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Permenristekdikti 44/2015
[3] Pasal 10 Permenristekdikti 44/2015
[4] Pasal 12 ayat (1) Permenristekdikti 44/2015
[5] Pasal 12 ayat (3) Permenristekdikti 44/2015
[6] Pasal 35 ayat (3) huruf d UU 12/2012
