Rabu, 25 January 2012

Apa Perbedaan Perkumpulan dengan Perhimpunan?

Apa Perbedaan Perkumpulan dengan Perhimpunan?

Pertanyaan

1. Peraturan apa yang dapat dijadikan acuan apabila ingin mendirikan suatu perkumpulan atau perhimpunan? 2. Apakah ada perbedaan antara perkumpulan dengan perhimpunan? Jika ada, apa membedakan? 3. Apakah ada undang-undang dan/atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Perkumpulan/Perhimpunan? Jika ada peraturan nomor berapa? 4. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat telah ada peraturan pelaksananya?  

Ulasan Lengkap

 

Jawaban untuk pertanyaan no. 1 s.d. 3 adalah sebagai berikut:

 

Menurut buku “Badan Hukum” karangan Chidir Ali (hal. 119), kata perkumpulan atau perhimpunan ini berasal dari kata ‘vereniging’ yang merupakan bahasa Belanda. Dalam perkumpulan atau perhimpunan ini beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan “anggaran dasar” atau “reglemen” atau ”statuten”. Dalam Bahasa Indonesia kata perkumpulan sering juga disebut dengan banyak nama, diantaranya: perkumpulan, perhimpunan, perikatan, ikatan, persatuan, kesatuan, serikat dan lain-lain.

 

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa, kecuali penyebutan namanya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara perkumpulan dengan perhimpunan.

 

Mengenai dasar hukum untuk mendirikan suatu perkumpulan atau perhimpunan, dijelaskan artikel Bagaimana Membentuk Perhimpunan Pemilik Kios? bahwa perkumpulan ini sendiri ada dua macam. Kedua macam perkumpulan tersebut memiliki dasar pengaturan yang berbeda, yaitu:

a.      Perkumpulan biasa (tidak berbadan hukum) yang merupakan organisasi massa dan tidak berbadan hukum, tunduk pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”). Perkumpulan ini pendiriannya cukup dengan akta notaris saja, dan kemudian didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri.

b.      Perkumpulan yang berbadan hukum, perkumpulan seperti ini didirikan dengan akta notaris, dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dasar hukum untuk pendiriannya, sebagaimana dijelaskan artikel Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum, dapat merujuk pada:

i)        Staatsblad No. 1870 No. 64,

ii)      Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) ("Stb. 1939-570") yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian, berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan Staatsblad 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia.

 

Jadi, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa dasar pengaturan mengenai perkumpulan atau perhimpunan ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 

 

Jawaban untuk pertanyaan no. 4 adalah sebagai berikut:

Mengenai peraturan pelaksana UU Ormas, saat ini sudah ada peraturan pelaksananya, yaitu PP No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

 

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

1.      Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging).

2.      Staatsblad No. 1870 No. 64 (Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum).

3.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

4.      Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua