Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

PERTANYAAN

Mohon infonya, berdasarkan PP 35/2021, apabila karyawan habis kontrak maka mendapatkan kompensasi. Namun, apakah karyawan kontrak bisa resign sebelum kontrak habis? Lalu bagi yang resign, apakah karyawan kontrak berhak dapat uang kompensasi? Apakah ada denda resign sebelum habis kontrak?

INTISARI JAWABAN

Berdasarkan PP 35/2021, karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak berhak menerima uang kompensasi.  Namun di sisi lain, karyawan kontrak yang resign sebelum kontrak habis juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak. Apa dasar hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Januari 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 1 Agustus 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak

Sebagai informasi, dalam praktiknya, karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) sering juga disebut dengan karyawan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.^[1] Sedangkan arti hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[2]

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, salah satu ketentuan yang diatur oleh UU Cipta Kerja adalah kewajiban pengusaha membayarkan uang kompensasi PKWT kepada karyawan kontrak saat PKWT karyawan tersebut berakhir, yakni apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.^[3]

Lebih lanjut, serupa dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, Pasal 15 ayat (1) PP 35/2021 juga mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.

Uang kompensasi PKWT yang diberikan disesuaikan dengan lamanya masa kerja karyawan di perusahaan yang bersangkutan^[4] dan diberikan pada saat berakhirnya PKWT,^[5] dengan syarat karyawan yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus.^[6]

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021, pengaturan besaran uang kompensasi diberikan dengan hitungan sebagai berikut:

1. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan upah;
2. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja: 12 x 1 bulan upah;
3. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja: 12 x 1 bulan upah;

Upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.^[7]

Adapun jika PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.^[8]

Kemudian, perlu diperhatikan bahwa pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi  Tenaga Kerja Asing (“TKA”) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT.^[9]

Lantas, jika karyawan kontrak resign atau mengundurkan diri, apakah karyawan kontrak berhak menerima uang kompensasi? Berikut ulasannya.

Berhakkah Karyawan Kontrak yang Resign Terima Uang Kompensasi?

Jawabannya, benar. Karyawan kontrak yang resign sebelum PKWT habis jangka waktunya juga berhak menerima uang kompensasi.

Hal ini didasari oleh Pasal 17 PP 35/2021 yang berbunyi:

Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) PP 35/2021 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, jika karyawan kontrak yang resign tersebut telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, ia tetap berhak atas uang kompensasi dari perusahaan yang besarannya disesuaikan dengan masa kerjanya.

Baca juga: Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign

Namun patut dicatat, karyawan kontrak yang resign sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT.^[10]

Sebagai gambaran, jika misalnya karyawan kontrak mengundurkan diri dan mengakhiri PKWT yang sebenarnya masih tersisa jangka waktunya untuk 2 bulan lagi, ia wajib untuk membayar ganti rugi sebesar 2 bulan upahnya ke perusahaan.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perusahaan tetap wajib memberi uang kompensasi kepada karyawan kontrak yang resign sebelum jangka waktu PKWT habis. Namun di sisi lain, karyawan kontrak juga wajib membayar ganti rugi sebagai denda resign ke perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT.

Baca juga: Hak-hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja

Demikian jawaban dari kami terkait uang kompensasi PKWT untuk pekerja kontrak yang resign sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

---

^[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

[2] Pasal 1 angka 1 PP 35/2021

^[3] Pasal 81 angka 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) jo. Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta yang mengubah Pasal 61 ayat (1) huruf b dan c UU Ketenagakerjaan

^[4] Pasal 81 angka 17 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A ayat (2) UU Ketenagakerjaan

^[5] Pasal 15 ayat (2) PP 35/2021

^[6] Pasal 15 ayat (3) PP 35/2021

^[7] Pasal 16 ayat (2) PP 35/2021

^[8] Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021

^[9] Pasal 15 ayat (5) PP 35/2021

^[10] Pasal 62 UU Ketenagakerjaan