Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Prank Bukan Tindak Pidana
Masih dari artikel yang sama, gurauan bertujuan untuk membuat hati senang atau membuat suasana menjadi cair dan hangat, sehingga jika ditelusuri maknanya, gurauan memiliki arti positif untuk membuat suasana cair dan hangat serta pihak yang mendengarnya jadi senang.
Terkait pertanyaan Anda, YouTuber tersebut memanfaatkan situasi yang sedang sensitif, yaitu penyebaran virus corona di Indonesia, sehingga prank tersebut, menurut hemat kami, tidak dikategorikan sebagai gurauan atau lelucon.
Namun sayangnya, masih bersumber dari artikel yang sama, tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang prank sebagai kejahatan, maka prank bukanlah tindak pidana.
Potensi Prank Jadi Berita Bohong yang Meresahkan
Meskipun prank bukanlah suatu tindak pidana, namun kami berpendapat konten prank tersebut rentan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Namun, keberlakuan ketentuan yang disebutkan di atas terbatas pada berita bohong dalam ranah perlindungan konsumen, sementara prank virus corona yang Anda maksud, menurut hemat kami, tidak dikategorikan dalam ranah demikian.
Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.
Selain itu, pelaku juga berpotensi dikenakan Pasal 15 UU 1/1946, yaitu:
Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.
Dengan demikian, terhadap YouTuber yang membuat konten YouTube tentang prank virus corona berpotensi dikenakan pasal penyebar hoax, seperti yang disebutkan di atas, karena dikhawatirkan menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat yang saat ini sedang menghadapi penyebaran virus corona di Indonesia.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi: