Menanggapi gugatan balik (rekonpensi) dari tergugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik terhadap Tommy dengan cara menebar pemberitaan di media massa, JPN merasa gugatan balik itu mestinya diajukan ke perusahaan pers. Berkaitan dengan dalil itu, dalam pengajuan bukti tambahan JPN menyerahkan sejumlah bukti antara lain mulai dari putusan MA dalam perkara majalah Time hingga berita putusan PN Jaksel yang memenangkan Tabloid Investigasi atas Gubernur Kepulauan Riau.
Menurut JPN, instrumen hukum untuk mengoreksi tulisan di media massa adalah dengan penggunaan hak jawab. Menurut JPN, hak jawab itu sudah digunakan Tommy dalam pemberitaan yang menyusul setelahnya. Sebagai bukti tertulis, JPN menyodorkan berita berjudul Tommy Gugat Balik Rp10 Triliun yang ditulis Koran Tempo 28 Desember 2007 lalu.
Dalam duplik yang diajukan sebelumnya, Suminto juga menyinggung soal pilihan jaksa yang membidik perbuatan melawan hukum pada MoU (Memorandum of Understanding) antara GBS dan Bulog. Menurutnya, selama sudah timbul perjanjian, MoU tidak dapat dijadikan dasar buat menilai adanya perbuatan melawan hukum. Dengan sudah timbulnya perjanjian kemudian, MoU kan sudah gugur, papar Suminto.
Terpisah, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada Sudikno Mertokusumo berpendapat sama. Kalau ada perbuatan melawan hukum dalam MoU dan berlanjut ke Perjanjian, yang berlaku kan perjanjiannya. MoU Itu hanya pernyataan kehendak, dia ada sebelum terjadinya perjanjian. Yang mengikat ya perjanjiannya, jelas Sudikno.
Sementara menurut JPN, MoU merupakan cikal bakal terjadinya perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian yang muncul setelah itu. Akibat adanya MoU, Bulog telah ditimpa kerugian yang mencapai ratusan miliar.
JPN menguraikan, pada 11 Agustus 1995 diadakan MoU tukar guling antara Bulog dan GBS yang diwakili Tommy dan Ricardo Gelael. Ujungnya, Bulog harus membatalkan perjanjian dengan PT Graha Mutu Pertiwi atau PT Graha Bhakti Abadi. Akibat MoU dan pembatalan perjanjian itu, JPN menilai terjadi kerugian pada Bulog sebesar Rp15 miliar.
Perjanjian itu kemudian diikuti pembongkaran dan pengosongan gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara untuk dijadikan kawasan perkulakan GBS pada Januari 1996. Pembongkaran dinilai JPN telah merugikan Bulog sekitar Rp23,5 miliar. Dalam Surat gugatan JPN juga menyebut GBS telah melakukan pembongkaran terhadap 11 unit gudang milik Bulog dalam kurun Februari 1996 hingga Oktober 1996. Hal ini menambah kerugian lagi buat Bulog sekitar Rp7 miliar. GBS kemudian menggunakan satu unit gudang Bulog sebagai kantor. Perbuatan yang dinilai juga merugikan Bulog sebesar Rp3,18 miliar.
Menurut JPN, barang hasil bongkaran kemudian dipindahkan ke gudang lain yang disewa GBS. Pemindahan itu menggunakan uang Bulog hingga mencapai Rp6,2 miliar untuk membayar sewa gudang. Selain itu, GBS menjual barang hasil bongkaran, senilai Rp500 juta.
JPN juga mendapati uang Bulog sebesar Rp23 miliar digunakan untuk membayar tagihan hutang GBS di Bank Bukopin. Malahan GBS menggunakan uang Bulog sebesar Rp32,5 miliar untuk membeli tanah. Setelah diakumulasikan dengan kerugian Bulog yang timbul akibat hilangnya keuntungan Bulog sebesar 12 persen setahun, JPN menilai perbuatan petinggi GBS dan Bulog itu telah merugikan negara secara materil hingga Rp244,2 miliar.
Kuasa hukum Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto bersikeras, tukar guling (ruislag) antara Bulog dengan PT Goro Batara Sakti (GBS) sama sekali tidak menimbulkan kerugian negara. Justru dari ruislag itu, negara diuntungkan sebesar Rp 9,4 miliar.
Dalam sidang penyerahan tambahan bukti tertulis di PN Jakarta Selatan, Senin (28), Risma Situmorang, kuasa hukum Tommy Soeharto menyerahkan tambahan bukti berupa hasil laporan akuntan Independen Jan, Ladiman & Rekan berisi daftar pengeluaran dan penerimaan asset Bulog dalam tukar imbang antara Bulog dan PT GBS per tanggal 31 Agustus 2001.
Dalam laporan akuntan itu, pengeluaran Bulog dalam proses ruislag Bulog-Goro sebesar Rp65,08 miliar, sedangkan penerimaannya Rp74, 5 miliar. Jadi dalam ruislag dan pembatalan, Bulog sebenarnya diuntungkan 9,4 miliar, ujar Risma.
Selain hasil audit yang dikeluarkan akuntan independen, FX Suminto, kuasa hukum Beddu Amang membeberkan bukti lain yang memperkuat asumsi keuntungan. Bukti itu adalah Surat Keterangan Kepala Bulog tertanggal 31 Maret 1999 B.195/II/03/1995 dan ditegaskan lagi dengan Surat Kepala Bulog B-244/iii/03/2004 terbit 10 Maret 2004. Di situ malah jelas dikatakan Bulog mendapat keuntungan, kata sang pengacara.
Mengenai rugi atau tidaknya keuangan negara, Yoseph Suardi Sabda Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam kasus ini mengatakan, bukti yang diajukan berupa hasil audit akuntan independen dan Surat Keterangan Kepala Bulog, tidak bisa dijadikan ukuran ada tidaknya kerugian keuangan negara sebab keduanya dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang menghitung kerugian negara.