Hingga kini pemerintah beserta komisi yang menukangi BUMN, perindustrian, dan perdagangan ini sudah sepakat mengantongi tiga kandidat. Mereka adalah Bank BNI, operator jalan tol Jasa Marga, serta perusahaan konstruksi Wijaya Karya.
Jasa Marga sendiri sudah siap menunjuk underwriter. Konsorsium Bahana Sekuritas dan Danareksa, jelas Direktur Utama Frans Satyaki Sunito, di sela acara di JCC, Selasa (29/5). Frans menegaskan tak akan mengubah rencana tersebut.
Bagi Frans, dana segar ini untuk menambah panjang ruas jalan bebas hambatan ini. Terutama untuk keperluan pembebasan tanah. Jika memang terwujud, untuk pertama kalinya Jasa Marga dan Wijaya Karya berdansa di lantai bursa pada tahun ini.
Rupanya, ada satu lagi nama yang kuat mencalonkan diri, yaitu perusahaan konstruksi Adhi Karya. Dengan cara right issue sebesar Rp600 miliar, tutur Kepala Hubungan Masyarakat Kurnadi Gularso, via telepon genggam, Rabu (30/5).
Menurut Kunardi, suntikan modal baru ini bakal menggenjot pertumbuhan aset dan penjualan tahunan menjadi 40 persen. Tanpa right issue, kami hanya tumbuh 20 persen setahun, ujarnya menjabarkan proyeksi hingga 2011.
Aksi korporasi ini bukan untuk menambal APBN. Karena berstatus Persero Terbuka, tambahan modal ini yah untuk operasional intern kita sendiri, tukas Gularso. Justru keinginan Gularso inilah yang klop dengan pemikiran Sofyan. Menurut Sofyan, sebaiknya dana privatisasi ini memang untuk kepentingan pengembangan usaha BUMN itu sendiri.
Rencana Privatisasi Melalui Pasar Modal
PT Bank Negara Indonesia, secondary offering/right issue (indikasi 30 persen saham, maksimal 35 persen saham) |
PT Jasa Marga, IPO (indikasi 30 persen saham) |
PT Wijaya Karya, IPO (indikasi 30 persen saham, maksimal 35 persen saham) |
PT Adhi Karya, right issue (dengan HMETD 2:1) |
Sumber: Kementerian BUMN, bahan seminar Indonesia Investor Forum 2, Selasa, 29 Mei 2007.
Cuma hingga kini Adhi Karya belum mengantongi restu dari DPR. Ada pula tiga jagoan yang masih menunggu kata sepakat dari Senayan. Meraka adalah si burung besi PT Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara Airlines, juga PT PNM. Ketiganya akan memakai cara penerbitan saham baru.
Ada satu perusahaan yang bakal dilikuidasi, yaitu PT ISI. Operasional perusahaan ini sudah mandek sejak 1 Mei tahun lalu. Jajaran Kementerian BUMN pun sudah ngos-ngosan berusaha menyelamatkan.
Selain itu, pada tahun depan, Sofyan menargetkan sepuluh nama lagi perusahaan pelat merah yang bakal diswastakan. Sayang, Sofyan masih belum banyak bicara. Yang jelas, pemilik BUMN adalah 230 juta rakyat Indonesia. Perusahaan yang dimiliki 200 pihak saja harus berstatus terbuka. Sudah saatnya BUMN meramaikan lantai bursa, tukasnya.
Dilukirnya Sugiharto dengan Sofyan Djalil menduduki kursi Menteri Negara BUMN nampaknya membawa angin perubahan. Sofyan senantiasa mengumandangkan perombakan gaya kepemimpinan dan pemangkasan birokrasi. Memang, program semacam ini sudah lama diusung oleh Sugi -panggilan akrab Sugiharto. Namun, banyak kalangan yang merasa pas dengan Sofyan. Mantan Menteri Kominikasi dan Informatika ini dianggap lebih membumi daripada Sugi.
Sofyan berjanji bakal memangkas birokrasi. Kementerian BUMN jangan memperlambat langkah operasional BUMN, ujarnya dalam seminar Indonesia Investor Forum 2 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (29/5). Menurut putra Atjeh ini, tak satu pun pihak yang berhak injak kaki perusahaan pelat merah.
Selain pembenahan lorong birokrasi, ada satu hal yang digadang-gadang masyarakat. Apa lagi kalau bukan privatisasi. Sofyan sempat berujar, idealnya kementerian yang bertengger di kawasan Lapangan Banteng ini tak perlu ada. Maksudnya, seluruh BUMN sudah mentas menjadi swasta. Artinya, Sofyan memang tak mengharamkan privatisasi.
Nah, sebenarnya Sugi pernah menyodorkan 15 nama perusahaan yang bakal diswastakan pada 2007. Hingga dia dicopot, belum satu pun perusahaan pelat merah yang mewujudkan rencana tersebut.
Malah, rencana privatisasi ini terancam molor lantaran ada masalah dengan terlalu banyaknya perusahaan penjamin (underwriter). Akan kita pikirkan yang terbaik, ujar Sofyan seusai Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (28/5).