Utama

Miliki 3 Jurnal Terindeks Scopus, FH Unnes Terus Optimalkan Kerja Sama Global

Menuju fakultas hukum yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.
Willa Wahyuni

Kongres IV KAI Sepakat Memilih 9 Anggota Presidium, Siapa Saja?

Kongres telah memilih 9 orang anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Presidium KAI Periode 2024-2029 yakni Umar Husein, Heru S Notonegoro, Diyah Sasanti, Prof Denny Indrayana, Aldwin Rahadian, Pheo Marojahan Hutabarat, Rizal Haliman, Muh Israq Mahmud, dan H. Rukhi Santoso.
Ady Thea DA

Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Usul Dibentuknya UU Omnibus Law Penegak Hukum

UU Penegak Hukum yang dibutuhkan menggunakan metode omnibus law untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar profesi penegak hukum.
Ady Thea DA

Posisi Hukum dalam Pengembangan Artificial Intelligence

Dalam melakukan pengaturan pengembangan AI, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Antara lain beneficence, non-maleficence, autonomy, justice, dan explicability. Kemudian prinsip common license, community license, dan social license.
Ferinda K Fachri

Yasonna Laoly Minta Dualisme Organisasi Notaris Diselesaikan

Jika dualisme tak kunjung selesai, Menkumham membuka peluang untuk menggagas perubahan aturan mengenai organisasi tunggal notaris.
Fitri Novia Heriani

FH Unnes Kembangkan Pembaruan Hukum dengan Irama Berketuhanan

Selain mengembangkan ilmu-ilmu praktik, FH Unnes juga membekali mahasiswanya dengan berbagai pengetahuan ilmu hukum menuju pembaharuan.
Willa Wahyuni

Menakar Masa Depan Profesi Hukum Dampak Tergeser AI

Terdapat persaingan antara AI dengan praktisi hukum karena memiliki kesamaan dalam pelayanan. Selain itu terdapat kecenderungan bagi kantor hukum untuk mempertimbangkan antara merekrut advokat muda atau berinvestasi AI.
Mochamad Januar Rizki

Catat! Mei 2024, MA Mulai Terima Berkas Kasasi atau PK Secara Elektronik

Mulai Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali untuk Bundel A dan Bundel B cukup dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi harus dikirimkan ke MA. Sebulan setelah kebijakan tersebut ditetapkan, MA telah menerima 165 permohonan kasasi dan PK secara elektronik.
Ferinda K Fachri

Pakar: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Sangat Tidak Wajar

Dalam memutus perkara ini hakim MA dinilai telah keluar dari tugas konstitusionalnya karena menggunakan UUD sebagai pedoman. Pengujian yang dilakukan seharusnya pertentangan Peraturan KPU dengan UU Pilkada.
Ady Thea DA

Tingkatkan Mutu Lulusan, FH Unika Atma Jaya Optimalkan Peran Alumni

Bermitra dengan alumni diharapkan mahasiswa dapat memiliki banyak pilihan profesi atau variasi pekerjaan.
Willa Wahyuni