Utama

Mengenal Akta Risalah RUPS dan Tata Cara Penyusunannya

UU PT tidak mewajibkan akta risalah RUPS berbentuk akta notaris. Akta risalah RUPS dapat berbentuk akta dibawah tangan maupun akta notaris. Namun untuk RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, akta risalah RUPS wajib berbentuk akta notaris.
Fitri Novia Heriani

Selangkah Lagi RUU KSDAHE Jadi UU

RUU KSDAHE sebagai upaya menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sembari memberikan ruang akses kesejahteraan bagi masyarakat.
Ady Thea DA

Kultur Kerja di Firma Hukum, Antara Deadline dan Work Life Balance

Beban kerja lawyer dengan tenggat waktu ketat tidak terhindari, sehingga lembur menjadi pilihan favorit. Tapi, selama lawyer bisa manajemen waktu yang baik, bukan mustahil keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi bisa tercapai.
Ferinda K Fachri

Ormas Penerima Izin Pertambangan Berpotensi Mewarisi Kerusakan Lingkungan dan Konflik Sosial

Industri ekstraktif secara kasat mata merusak lingkungan hidup dan menimbulkan konflik di masyarakat. Ada peluang ke depan izin pertambangan tak hanya diberikan kepada ormas keagamaan tapi juga ormas lainnya seperti kepemudaan, atau malah komunitas hobi.
Ady Thea DA

Lanskap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan sejumlah regulasi yang berhubungan dengan penegakan arbitrase. Seperti Keppres No. 34/1981, Perma No. 1/1990, UU No. 30 Tahun 1999, sampai yang terbaru Perma No. 3/2023.
Ferinda K Fachri

Pembahasan RUU Polri dan RUU TNI Jangan Terburu-buru

Harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Proses penyusunan UU yang dilakukan DPR dan pemerintah harus menunjukan arahnya untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
Ady Thea DA

Virtual Discussion with Practice Leaders, Komitmen Hukumonline sebagai Hub Aktor Industri Hukum

Melalui diskusi virtual yang diinisiasi Hukumonline nantinya dapat mempertemukan antara deretan firma hukum terkemuka yang masuk dalam daftar Practice Leader dengan korporat.
Ferinda K Fachri

Sertifikasi Konsultan Hukum Pertambangan Menjamin Peningkatan Kompetensi Profesional

Banyaknya persoalan di sektor pertambangan memicu benturan/konflik antara pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Untuk itu, penting adanya kompetensi khusus bagi konsultan hukum pertambangan.
Willa Wahyuni

5 Catatan RPP Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Kewajiban memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik berlaku baik bagi PSE privat maupun publik.
Ady Thea DA

Jenis Klasifikasi Saham yang Harus Dipahami Notaris

UU PT mengatur lima jenis klasifikasi saham. Namun dalam praktiknya, variasi klasifikasi saham bisa muncul, salah satunya klasifikasi saham karena perbedaan nominal.
Fitri Novia Heriani