Utama

Ini Profil Dewan Juri dalam Top 100 Indonesian Law Firms 2024

Ketiga juri dalam Top 100 Indonesian Law Firms berasal dari latar belakang berbeda untuk melakukan penilaian pada kategori Best Full Service Law Firm of The Year, Best Litigation Law Firm of The Year, dan Best Non Litigation/Corporate Law Firm of The Year.
Willa Wahyuni

Mengintip Prospek Profesi Notaris Saat Ini

Fleksibilitas dan pengaturan ritme kerja bisa dilakukan leluasa oleh notaris.
Willa Wahyuni

Pentingnya Prinsip GCG dalam Pengambilan Keputusan bagi Perusahaan

Selama ini manfaat menjalankan perusahaan dengan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) berdampak pada kepatuhan hukum, pencegahan risiko hukum, menciptakan nilai bagi pemegang saham, manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Willa Wahyuni

Begini Cara Bekerjanya Kode Etik Advokat Indonesia

Kode Etik Advokat Indonesia sebagai hukum tertinggi advokat dalam menjalankan profesinya. Hukuman untuk pelanggaran kode etik mulai dari peringatan biasa sampai pemecatan dari organisasi profesi.
Ady Thea DA

Jelang Hukumonline Awards Top 100 Law Firms 2024, Ini Sebaran Peta Para Responden!

Total partisipan atau responden dalam pemeringkatan didominasi oleh kantor hukum yang berbasis di DKI Jakarta 88,1 persen.
Mochamad Januar Rizki

Simak, Begini Strategi Menulis Artikel untuk Jurnal Internasional

Strategi penulisan dapat dimulai dari judul, abstrak dan kata kunci. Buatlah judul, abstrak dan kata kunci yang mudah untuk diindeks dan cari. Pastikan ketiganya bersifat informatif, menarik dan efektif.
Fitri Novia Heriani

Ada 16 Kategori Penghargaan Top 100 Indonesian Law Firms 2024, Apa Saja?

Sama seperti tahun lalu, Hukumonline kembali menggelar malam penghargaan Top 100 Indonesian Law Firm di tahun 2024 dengan mengusung 16 kategori penghargaan. Namun, terdapat perbedaan dalam metodologi di beberapa kategori yang tidak lagi sebatas perhitungan jumlah fee earners.
Ferinda K Fachri

Kerentanan Data Liability yang Dikelola Pemerintah

Pelaku serangan siber menggunakan Brain Chiper Ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara, meminta tebusan sebesar AS$8 Juta atau sekitar Rp 131 Miliar.
CR 29

Ketika Indikasi Demokrasi di Ambang 'Kematian'

Ancaman kematian demokrasi dilakukan dengan menerbitkan sejumlah UU yang ugal-ugalan.
Ady Thea DA

Penggunaan Diskresi oleh Penyidik Narkotika Perlu Mempertimbangkan Moral

Pemahaman penyidik terhadap rumusan penyalah guna narkotika masih perlu diluruskan. Ketentuan diskresi dalam KUHAP dan UU Kepolisian belum memadai.
Muhammad Yasin