Berlangganan Pro

Utama

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Cegah Advokat

Cegah Advokat "Loncat" Organisasi, Perpres Dewan Advokat Nasional Perlu Segera Diterbitkan

Penjelasan Tampilan Baru dan Akses ke Pusat Data hukumonline

Kami berterima kasih pada Anda, pengunjung situs hukumonline, yang telah mengirimkan kritikan dan tanggapan seputar jasa Pusat Data hukumonline. Kami mohon maaf jika sejak 4 Agustus 2003 Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan data, terutama peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Ingin Posisi Jaksa Agung Tertutup Bagi Orang Luar

Kejaksaan Agung mengusulkan agar ke depan hanya jaksa karir yang bisa diangkat menjadi Jaksa Agung. Alasannya, yang berasal dari jaksa karir lebih afdol.

Hakim Dinilai Abaikan UU Korupsi dan Putusan MA

Putusan hakim tunggal Yohannes Eter Binti dalam kasus praperadilan SP-3 kasus Texmaco dinilai bertentangan dengan UU No 20/2000 tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan Peninjauan Kembali.

Walau Didiskon, Pendaftaran Disain Industri oleh UKM Masih Minim

Dari sekian banyak pemohon pendaftaran desain industri ke Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), hanya sedikit sekali yang berasal dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Padahal, salah satu tujuan pendaftaran tersebut adalah melindungi UKM.

Hak Budget Tak Lagi di Kantong DPR

Amandemen UUD 1945 memang telah banyak membuat perubahan besar dalam sistem kenegaraan Indonesia. Baik perubahan yang disadari maupun yang tidak disadari. Salah satu perubahan yang diyakini tidak disadari dalam proses amandemen UUD 45 adalah hilangnya hak budget atau hak DPR untuk menyusun anggaran.

Ketua MA Dorong Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

Ketua MA Bagir Manan mendorong agar dibentuk peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu), terutama untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum Pemilu digelar.

Ketua MK: UU Tanpa Pengesahan Presiden Dapat Dibatalkan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa UU yang diundangkan tanpa adanya pengesahan atau tanda tangan dari presiden dapat diajukan pembatalannya ke MK. Ia menilai bahwa UU yang diundangkan tanpa pengesahan presiden, telah menyalahi proses pembuatan.

Pusat Mediasi Diresmikan, Tumpukan Perkara Diharapkan Berkurang

Ketua MA Bagir Manan terlihat begitu sumringah saat meresmikan Pusat Mediasi Nasional yang ia harap dapat mengurangi penumpukan perkara di MA. Beberapa waktu lalu, saya menyidangkan perkara Peninjauan Kembali yang obyek sengketanya dua buah pacul, ujarnya.

Pengacara Samadikun Temui Hakim, Kejaksaan Tak Ambil Pusing

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membenarkan bahwa pengacara OC Kaligis telah menemui ketua majelis hakim yang menangani perkara permohonan PK Samadikun Hartono tanpa melibatkan jaksa.

KPPU Menilai Sistem Dual Acces Hambat Persaingan Usaha

Pilihan dual acces yang hanya diberikan kepada PT Abacus Distribution System Indonesia tidak semata-mata karena harga yang murah. Namun, ada motivasi lain yaitu ingin menghambat pemasaran sistem Galileo.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com