Berlangganan Pro

Utama

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Cegah Advokat

Cegah Advokat "Loncat" Organisasi, Perpres Dewan Advokat Nasional Perlu Segera Diterbitkan

Uji Calon Pimpinan KPK akan Libatkan Konsultan Asing

Untuk mendapatkan calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi berkualitas dan berintegritas, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bekerja sama dengan Partnership For Governance Reform akan menggunakan jasa konsultan SDM bertaraf internasional.

Praperadilan Tidak Efektif, Revisi KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisaris

Revisi hukum acara pidana memperkenalkan institusi Hakim Komisaris. Tugasnya, memelototi kerja polisi dan jaksa. Bagaimana nasib lembaga praperadilan?

Sejumlah Parpol dan LSM Tak akan Ajukan Calon Pimpinan KPK

Walaupun diberi hak untuk mengajukan calon untuk duduk sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah Partai Politik menyatakan tidak akan mengajukan calon. Begitupula ICW, sebagai salah-satu LSM yang gencar memerangi praktek korupsi.

LGS Pelopori Lawfirm Virtual dengan Layanan Terintegrasi

Untuk mendapatkan pelayanan hukum dari lawfirm saat ini masih dirasakan berat dari segi waktu maupun biaya. Karena itu, baru-baru ini lawfirm Lubis Ganie Surowidjojo meluncurkan inovasi berupa kantor hukum virtual yang bisa memotong semua kendala tersebut.

PN Jakarta Pusat: Keppres No. 96/2001 Masih Berlaku

Pro kontra soal Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 terjawab sudah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran HAM berat di Tanjungpriok menyatakan Keppres tersebut masih berlaku.

Dalam Revisi KUHP, Hukum Adat Bisa Dijadikan Pidana Pokok

Revisi KUHP mungkin akan membawa perubahan besar. Hakim tak melulu harus melototi undang-undang lagi. Hukum adat bisa diadopsi sebagai pidana pokok dalam putusan.

MA Limpahkan Seluruh Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan bahwa MA akan segera melimpahkan semua perkara judicial review kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober. Bagir juga mengatakan, MA belum memutus satupun perkara judicial review sejumlah undang-undang terhadap UUD 1945 yang akan diserahkan ke MK tersebut.

Mohammad Yamin: Mencari Semangat Anti Korupsi pada Sosok Adhyaksa

Seperti halnya hakim dan pengacara, saat ini jaksa juga dianggap sebagai salah satu profesi yang dekat dengan suap, korupsi, dan kolusi. Banyak jaksa bergaya hidup mewah walaupun bergaji pas-pasan. Karena itu, ketika Mohammad Yamin, seorang jaksa, menerima Bung Hatta Award, banyak yang penasaran dengan sosoknya.

AKBP Tito Karnavian Jadi Tersangka Pemalsuan Surat

Perseteruan Tomy Winata vs Tempo mulai memasuki ring kepolisian. Kepala Satuan I Keamanan Negara Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Metro Jaya, AKBP Tito Karnavian kini dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat.

Anggota DPR Yakin Revisi KUHP Dibahas Pasca Pemilu 2004

Ketua Badan Legislasi DPR-RI Zain Badjeber mengatakan bahwa sulit untuk menyelesaikan pembahasan RUU KUHP dalam waktu dekat. Bahkan, ia memperkirakan bahwa pembahasan RUU KUHP akan banyak diselesaikan oleh DPR hasil pemilu 2004.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com