Berlangganan Pro

Utama

Alasan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK

Alasan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK

Error In Persona: Kejarlah Daku, Pegi Setiawan Ditangkap

Error In Persona: Kejarlah Daku, Pegi Setiawan Ditangkap

PTUN Jakarta: Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK Tidak Sah

PTUN Jakarta: Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK Tidak Sah

Mahkamah Konstitusi Diminta Nyatakan UU Ketenagakerjaan Tidak Berlaku

Permohonan uji materiil terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan yang diajukan LBH Jakarta menuntut agar Undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sayangnya, judicial review tersebut masih harus banyak dipermak lagi oleh pemohon.

Meski Terlambat Daftar Ulang, Hak Para Advokat Tetap Terlindungi

Kamis, 6 Nopember 2003, secara resmi menjadi batas waktu terakhir pendaftaran ulang para advokat. Namun, bagi para advokat yang belum bisa melakukan daftar ulang jangan berkecil hati, karena tetap memiliki hak untuk daftar ulang dan mendapatkan kartu advokat baru.

IPHI Bantah Lakukan 'Pemutihan' Calon Advokat

Beredar rumor, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia membuka "jalan tol" bagi sarjana hukum yang tidak punya SKPT untuk jadi advokat. Meski pimpinan IPHI membantah kabar itu, namun pihak sekretariatnya menjanjikan bahwa IPHI bisa membantu para anggota baru untuk menjadi advokat.

KPU Umumkan Pemenang Tender Kotak Suara dan Kartu Pemilih

Dua perusahaan, PT Survindo Indah Prestasi dan PT Pura Barutama, masing-masing diumumkan sebagai calon pemenang tender pengadaan barang berupa kotak suara dan kartu pemilih yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi para peserta tender yang tidak puas, KPU memberikan waktu sanggah selama lima hari.

Alihkan Fungsi Hutan, Pejabat Kaltim akan Disidik Kejaksaan Agung

Setelah dikonversi, ratusan ribu hektar hutan dibagi-bagi kepada 22 perusahaan. Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah diduga ikut andil memberikan rekomendasi.

Masih Mengacu pada Perma, Permohonan Judicial Review Diminta Diperbaiki

Persidangan pertama Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada Selasa (4/11) berjalan lancar. Persidangan yang bertempat di ruang Nusantara IV kompleks gedung MPR/DPR melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga perkara judicial review yang pertama.

MA dan Depkeh akan Rekrut Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi

Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dan HAM telah membentuk tim untuk menyusun pola rekrutmen hakim ad hoc Pengadilan Khusus Korupsi. Ketua MA juga telah menyiapkan surat kepada Presiden Megawati berisi permintaan anggaran untuk melaksanakan rekrutmen.

Koalisi LSM akan Awali Sidang Perdana Mahkamah Konstitusi

Ketiga perkara yang pertama kali akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini adalah permohonan hak uji materiil terhadap tiga undang-undang. Ketiganya diajukan oleh koalisi LSM dan serikat buruh.

Merasa Dianaktirikan, APHI Ultimatum KKAI

Asosiasi Pengacara Hak Asasi Manusia Indonesia menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Komite Kerja Advokat Indonesia. Mereka mengatakan bahwa APHI akan mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Advokat karena pengacara publik merasa tetap dianaktirikan oleh Komite tersebut.

Ketua MA: Hakim Harus Selektif Memberlakukan Peraturan Peninggalan Kolonial

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menekankan kepada para hakim untuk menerapkan secara selektif berbagai peraturan peninggalan masa kolonial. Meski peraturannya belum dicabut, kalau bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, tidak perlu diberlakukan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com