Berlangganan Pro

Utama

64 Tahun UUPA, Setengah Hati Negara Menuntaskan Program Reforma Agraria

64 Tahun UUPA, Setengah Hati Negara Menuntaskan Program Reforma Agraria

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

27 Februari, Tugas BPPN Dipastikan Berakhir

Menjelang berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyampaikan beberapa catatan penting dari pertemuannya dengan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sidang kabinet terbatas.

KPPU Batalkan Kesepakatan Operator Bus Naikkan Tarif Patas AC

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan kesepakatan penyesuaian tarif bis patas AC dari Rp2500 menjadi Rp3300 melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keputusan KPPU tersebut, para operator bus kota menyatakan keberatan.

Soal Polemik Kasus Rekening 502, Cerminan Penyidik Tidak Profesional

Munculnya polemik soal ketidakjelasan status hukum Syahril Syabirin dan I Putu Gede Ary Suta dalam kasus korupsi rekening 502 mencerminkan tidak profesionalnya penyidikan yang dilakukan Markas Besar (Mabes) Polri.

2003 Marak Pelanggaran Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Selama periode 2003, pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Ironisnya, pelanggaran HAM di sektor tersebut justru sering diabaikan.

Direksi Tidak Hadir, P4P Belum Tentukan Nasib Ribuan Karyawan Dirgantara Indonesia

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) belum bisa mengambil keputusan tentang nasib ribuan karyawan PT. Dirgantara Indonesia. Pasalnya, jajaran direksi yang seharusnya hadir pada persidangan, hanya diwakili kuasa hukumnya.

Pengadilan Tinggi Lepaskan Tiga Mantan Direktur BI dari Dakwaan Korupsi

Paul Sutopo, Hendrobudiyanto, dan Heru Supratomo, tiga mantan direktur Pengawasan Bank Indonesia dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaagh) oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Jelang Muscab, Tiga Kandidat Ketua AAI Jakarta Mulai Menebar Janji

Mendekati penyelenggaraan Musyawarah Cabang Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DKI Jakarta pada 15 Januari 2003, tiga kandidat siap bersaing merebut kursi ketua DPC AAI. Para kandidat berjanji untuk menyediakan kantor khusus untuk kesekretariatan AAI Jakarta.

Sejumlah RUU Bidang Hukum dan HAM Terkatung-Katung Nasibnya di DPR

Sejumlah rancangan undang-undang bidang hukum dan hak asasi manusia belum juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Padahal, rancangan-rancangan tersebut telah lama berada di DPR dan hampir seluruhnya memiliki peran yang strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Perlu Direvisi Kembali

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang baru dinilai belum tuntas mengatur penyatuan atap Pengadilan Pajak dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Undang-undang yang menggantikan UU No.14/1970 itu yang baru saja disetujui DPR, disarankan untuk direvisi kembali.

MA Masih Belum Tentukan Waktu Sidang Putusan Akbar Tandjung

Ketua majelis hakim yang mengadili perkara Akbar Tanjung, Paulus Effendi Lotulung menyatakan belum dapat menentukan kapan sidang putusan perkara korupsi tersebut akan dilangsungkan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com