Berlangganan Pro

Utama

64 Tahun UUPA, Setengah Hati Negara Menuntaskan Program Reforma Agraria

64 Tahun UUPA, Setengah Hati Negara Menuntaskan Program Reforma Agraria

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Diharapkan Hapus Monopoli PJTKI

RUU Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi salah satu prioritas yang akan dibahas DPR pada masa sidang ketiga ini. Monopoli Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia diharapkan mampu dihapus

Tempo akan Minta MA Lakukan Eksaminasi

Kuasa hukum Koran Tempo akan meminta MA melakukan eksaminasi terhadap putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang menghukum koran tersebut membayar ganti rugi AS$ 1 Juta kepada Tomy Winata.

Chandra Setiawan: Hapus Semua Peraturan yang Diskriminatif

Hari raya Imlek mengingatkan banyak orang akan masyarakat Tionghoa pada umumnya, dan umat Konghucu secara khusus. Namun, sejumlah peraturan perundang-undangan dipandang masih menjadi ganjalan bagi mereka untuk tampil dan menjalani proses bernegara.

Calon Anggota Legislatif Sebaiknya Telah Mapan Secara Ekonomi

Trimedya Panjaitan, anggota legislatif dari Fraksi Partai PDI-P menilai bahwa para anggota legislatif yang hanya mengandalkan penghasilan dari DPR mudah tergoda dengan uang-uang "gelap" yang beredar di Senayan.

Tomy Winata Menang, Tempo Dihukum Bayar AS$ 1 Juta

Untuk kedua kalinya Tempo tersandung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kalah melawan Marimutu Sinivasan, kini gugatan pengusaha Tomy Winata juga dikabulkan.

Menkeh Usulkan Depkeh menjadi Departemen Yustisi

Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan agar Departemen Kehakiman dan HAM berganti nama menjadi Departemen Yustisi. Rencananya, usul itu akan dimasukkan dalam RUU Kementerian Negara.

Pemilu 2004 akan Dipenuhi Caleg 'Lubang Pintu'

Kemungkinan besar Pemilu 2004 akan dipenuhi oleh caleg-caleg "lubang pintu", sebutan bagi mereka yang menyelipkan kelengkapan administrasinya lewat celah bawah pintu KPU. Mereka terpaksa melakukannya karena terjepit deadline.

Pertimbangan Hukum MK Soal Pasal 50 Dianggap 'Banci'

Mahkamah Konstitusi mestinya langsung menyatakan Pasal 50 tidak berlaku. Tidak perlu berkelit bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menangani perkara.

MA Bentuk Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi

Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi tingkat pertama, banding, dan kasasi. Saat ini, Panitia Seleksi tengah merumuskan metode seleksi hakim ad hoc korupsi itu.

Humphrey Djemat Terpilih Jadi Ketua DPC AAI DKI Jakarta

Setelah sempat bertarung ketat merebutkan posisi kursi ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) DKI Jakarta, Humphrey Djemat akhirnya terpilih menjadi ketua DPC AAI DKI Jakarta dalam Musyawarah Cabang.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com