Berlangganan Pro

Utama

64 Tahun UUPA, Setengah Hati Negara Menuntaskan Program Reforma Agraria

64 Tahun UUPA, Setengah Hati Negara Menuntaskan Program Reforma Agraria

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Panwas Kesulitan Pantau Penyelewengan Dana Kampanye

UU Pemilu menutup peluang bagi Panitia Pengawas Pemilu untuk mengakses pelaporan dana kampanye yang disusun parpol sebelum dilaporkan. Akibatnya, mereka kesulitan mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi sejak awal.

BPPN akan Protes Bila Tidak Dapat Pesangon

Badan Penyehatan Perbankan Nasional menyatakan akan mengajukan protes bila karyawan lembaga itu sampai tidak jadi menerima pesangon. Paling tidak, karyawan BPPN harus menerima pesangon minimum sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Ketenagakerjaan.

Tap MPR dan Keppres Dihapus dari Hirarki Perundang-undangan

Rapat Panja Komisi II DPR mengenai RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 27 Januari telah mencapai kemajuan-kemajuan penting. Salah satunya adalah dicabutnya Ketetapan MPR dan Keppres dari hirarki peraturan perundang-undangan.

Sebagian Hakim Karir Pengadilan Korupsi Diragukan Integritasnya

Mahkamah Agung telah menentukan sepuluh hakim karir yang akan menjadi hakim pengadilan korupsi. Dari kesepuluh nama tersebut ternyata sebagian besar diragukan integritasnya.

Indemnity untuk Pejabat BPPN Tidak Punya Kekuatan Hukum

Permintaan agar pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional diberikan pembebasan dari segala tuntutan hukum atau indemnity bakal menuai banyak masalah. Apalagi, permintaan itu nantinya hanya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden.

Rekrutmen Hakim Karir Pengadilan Korupsi Dinilai Melanggar Undang-Undang

Undang-Undang mensyaratkan seleksi hakim Pengadilan Korupsi, baik hakim karir maupun ad hoc, dilakukan secara transparan dan partisipatif. Panitia Seleksi hakim ad hoc telah dibentuk, bagaimana dengan rekrutmen hakim karir?

Sejumlah LSM Desak Percepatan Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Dipicu oleh kegagalan pemerintah memberangkatkan lebih dari 30 ribu jemaah haji Indonesia, sejumlah LSM mendesak agar DPR mencabut monopoli penyelenggaraan haji dari Departemen Agama. Mereka meminta pembahasan revisi atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipercepat.

Bila Pengacara Dipusingkan 3 in 1

Secangkir kopi 3 in 1 di pagi dan sore hari mungkin akan memberikan gairah bagi mereka yang berprofesi sebagai pengacara. Tapi, pemberlakuan kawasan 3 in 1 di pagi dan sore hari, justru membuat gerah pengacara.

Permintaan Pejabat BPPN Diberi Kekebalan Hukum Harus Ditolak

Rencana Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang meminta agar dalam Keppres Pembubaran BPPN diatur klausul pembebasan pejabat dan mantan pejabat lembaga tersebut dari tuntutan hukum harus ditolak.

Langgar Three In One, Pilih Kurungan atau Denda

Mulai hari ini (26/01) , polisi lalu-lintas akan menangkap mereka yang melanggar ketentuan three in one, termasuk para joki. Bagi pemilik kendaraan yang melanggar, ancaman hukumannya satu bulan kurungan atau denda Rp 1 juta .

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com