Utama

Akbar Bebas, Winfried dan Dadang Jadi Tumbal

Sesuai dengan rumor yang selama ini berkembang, Mahkamah Agung (MA) akhirnya membebaskan mantan Mensesneg Akbar Tanjung dari segala dakwaan. Dengan kata lain, MA menerima permohonan kasasi Akbar dan menyatakan Ketua DPR itu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.
Mys

JPU Tetap Yakin Akbar akan Divonis Bersalah

Persiapan atas sidang pembacaan putusan kasus Akbar Tanjung terus dilakukan Mahkamah Agung. Toh, jaksa tetap hakulyakin bahwa Akbar akan divonis bersalah.
Nay/Mys

Substansi RUU Perpajakan Dinilai Masih Bermasalah

Rancangan Undang-undang Perpajakan yang disiapkan pemerintah bakal mendapatkan reaksi keras dari kalangan pengusaha. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang tidak setuju dengan beberapa substansi dari RUU tersebut, langsung menemui Komisi IX DPR untuk melakukan dengar pendapat umum.
Tri

Pemerintah Kritik Substansi RUU Lembaga Kepresidenan

Pemerintah melontarkan sejumlah kritik terkait dengan RUU Lembaga Kepresidenan. Substansi dalam RUU tersebut mengenai keharusan Presiden untuk meminta persetujuan DPR ketika membentuk kabinet, menurut pemerintah, sukar diterima logika.
Amr

Amir Syamsudin: Kalau Akbar Dibebaskan, Itu Patut Disyukuri

Kasus Akbar Tanjung akan menjadi salah satu barometer penegakan hukum di negeri ini. Maklum, Akbar adalah salah satu calon presiden dari Partai Golkar, politisi yang memimpin lembaga tinggi negara, di mana ratusan wakil rakyat berkumpul.
Nay

Ketua MA Cemaskan Rendahnya Mutu Pendidikan Hukum Lanjutan

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai maraknya program pendidikan hukum lanjutan masih belum berhasil menciptakan lulusan yang bermutu. Bahkan, ia memandang bahwa pendidikan hukum lanjutan banyak disalahgunakan baik oleh penyelenggara maupun peminatnya.
Amr

BPN Segera Tuntaskan Revisi UU Pokok Agraria

Badan Pertanahan Nasional hampir menuntaskan draf final revisi Undang-undang Pokok Agraria. Rencananya, dalam waktu dekat draf itu akan segera disampaikan pemerintah ke DPR untuk dilakukan pembahasan.
Tri

MA akan Susun Perma Dissenting Opinion

Mahkamah Agung akan membuat peraturan untuk mengatur mengenai dissenting opinion dalam putusan hakim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maupun perubahan UU No 14 Tahun 1985 tentang MA.
Nay

RUU Praktek Kedokteran Mendesak untuk Segera Disahkan

Aliansi Rumah Sakit Bunda Indonesia mendesak Rancangan Undang-undang Praktek Kedokteran segera dituntaskan pembahasannya oleh DPR sebelum pemilu 2004. Untuk itu, mereka telah menyiapkan draf tandingan RUU Praktek Kedokteran agar DPR bisa cepat menuntaskannya.
Tri

Putusan Akbar Dibacakan 12 Februari

Putusan perkara Akbar Tandjung akan diucapkan pada Kamis, 12 Februari 2004. Namun, ada pula keterangan yang menyatakan kemungkinan tanggal tersebut majelis masih akan melanjutkan musyawarah. Mana yang benar?
Nay