Utama

Ketua DPR: Pembahasan RUU Tidak akan Diwariskan

Ketua DPR Akbar Tanjung menghimbau agar para anggota Dewan benar-benar memprioritaskan pembahasan RUU yang diperkirakan dapat diselesaikan oleh DPR periode ini. Secara khusus ia menyebut RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai RUU yang harus diprioritaskan penyelesaiannya.
Amr

Baleg Ajukan Revisi UU Peradilan Agama

Selain mengatur soal pengalihan organisasi dan finansial dari Departemen Agama kepada MA, RUU ini juga memperbaiki pasal yang selama ini dinilai melecehkan institusi Pengadilan Agama.
Amr

Anggota DPR ‘Semprot' Adik (Alm) Baharuddin Lopa

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Achmad Lopa dinilai tidak segarang kakaknya almarhum Baharuddin Lopa. Anggota DPR tidak puas dengan kinerjanya.
Mys

Yusril: Tidak Ada Kewajiban untuk Mengangkat Notaris Baru

Ribuan lulusan program notariat kini resah. Pasalnya, sudah lebih dari satu tahun ini tidak ada kejelasan dari Departemen Kehakiman dan HAM soal pengangkatan untuk para notaris baru.
Tri/Amr

Persetujuan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ditunda

Lantaran masih terdapat sejumlah pasal yang belum disepakati, Komisi II menunda pengambilan keputusan atas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal soal hirarki peraturan perundang-undangan merupakan yang paling rumit dan berat perdebatannya.
Amr

DPA 'Dibangkitkan' Kembali Lewat RUU Badan Penasihat Presiden

Sejumlah anggota DPR mengusulkan RUU tentang Badan Penasihat Presiden. Badan yang beranggotakan 17 orang tersebut dirancang untuk menggantikan peran Dewan Pertimbangan Agung yang sudah 'almarhum'.
Amr/Mys

Bagir: Tudingan Korupsi Tidak akan Gugurkan Pencalonan Wakil Ketua MA

Ketua MA, Bagir Manan, menyatakan bahwa ia tidak bisa menggugurkan pencalonan seseorang menjadi Wakil Ketua MA meski ada indikasi bahwa calon itu bermasalah. Menurutnya, terserah pada para hakim agung untuk memilih atau tidak memilih si calon.
Nay

PTUN Jadi Lebih 'Bergigi' dengan Disetujuinya Revisi UU No.5/1986

Revisi UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara banyak membawa perubahan penting terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. UU PTUN yang baru tidak hanya menambah pasal mengenai juru sita yang sebelumnya tidak ada, namun juga mengatur sanksi berganda bagi pejabat membangkang terhadap putusan pengadilan.
Amr

Meski BPPN Bubar, Pertanggungjawaban Hukum Harus Terus Berlanjut

Tidak ada kebijakan khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi pejabat BPPN yang terindikasi melakukan perbuatan kriminal dalam menjalankan tugasnya. Yang dilindungi hanya untuk masalah perdata dan mereka yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik.
Tri/Leo

BPPN Bubar, Total Pesangon yang Dibagikan ke Karyawan Rp237 Miliar

Selesai sudah masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Setelah lima tahun berjalan, lembaga yang mengelola aset senilai Rp650 triliun resmi ditutup. Bahkan Pemerintah sudah membagikan pesangon Rp237 miliar bagi seluruh karyawan BPPN.
CR-1