Berlangganan Pro

Utama

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Rekrutmen Hakim Karir Pengadilan Korupsi Dinilai Melanggar Undang-Undang

Undang-Undang mensyaratkan seleksi hakim Pengadilan Korupsi, baik hakim karir maupun ad hoc, dilakukan secara transparan dan partisipatif. Panitia Seleksi hakim ad hoc telah dibentuk, bagaimana dengan rekrutmen hakim karir?

Sejumlah LSM Desak Percepatan Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Dipicu oleh kegagalan pemerintah memberangkatkan lebih dari 30 ribu jemaah haji Indonesia, sejumlah LSM mendesak agar DPR mencabut monopoli penyelenggaraan haji dari Departemen Agama. Mereka meminta pembahasan revisi atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipercepat.

Bila Pengacara Dipusingkan 3 in 1

Secangkir kopi 3 in 1 di pagi dan sore hari mungkin akan memberikan gairah bagi mereka yang berprofesi sebagai pengacara. Tapi, pemberlakuan kawasan 3 in 1 di pagi dan sore hari, justru membuat gerah pengacara.

Permintaan Pejabat BPPN Diberi Kekebalan Hukum Harus Ditolak

Rencana Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang meminta agar dalam Keppres Pembubaran BPPN diatur klausul pembebasan pejabat dan mantan pejabat lembaga tersebut dari tuntutan hukum harus ditolak.

Langgar Three In One, Pilih Kurungan atau Denda

Mulai hari ini (26/01) , polisi lalu-lintas akan menangkap mereka yang melanggar ketentuan three in one, termasuk para joki. Bagi pemilik kendaraan yang melanggar, ancaman hukumannya satu bulan kurungan atau denda Rp 1 juta .

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Diharapkan Hapus Monopoli PJTKI

RUU Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi salah satu prioritas yang akan dibahas DPR pada masa sidang ketiga ini. Monopoli Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia diharapkan mampu dihapus

Tempo akan Minta MA Lakukan Eksaminasi

Kuasa hukum Koran Tempo akan meminta MA melakukan eksaminasi terhadap putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang menghukum koran tersebut membayar ganti rugi AS$ 1 Juta kepada Tomy Winata.

Chandra Setiawan: Hapus Semua Peraturan yang Diskriminatif

Hari raya Imlek mengingatkan banyak orang akan masyarakat Tionghoa pada umumnya, dan umat Konghucu secara khusus. Namun, sejumlah peraturan perundang-undangan dipandang masih menjadi ganjalan bagi mereka untuk tampil dan menjalani proses bernegara.

Calon Anggota Legislatif Sebaiknya Telah Mapan Secara Ekonomi

Trimedya Panjaitan, anggota legislatif dari Fraksi Partai PDI-P menilai bahwa para anggota legislatif yang hanya mengandalkan penghasilan dari DPR mudah tergoda dengan uang-uang "gelap" yang beredar di Senayan.

Tomy Winata Menang, Tempo Dihukum Bayar AS$ 1 Juta

Untuk kedua kalinya Tempo tersandung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kalah melawan Marimutu Sinivasan, kini gugatan pengusaha Tomy Winata juga dikabulkan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com