Berlangganan Pro

Utama

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Ketua MA Cemaskan Rendahnya Mutu Pendidikan Hukum Lanjutan

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai maraknya program pendidikan hukum lanjutan masih belum berhasil menciptakan lulusan yang bermutu. Bahkan, ia memandang bahwa pendidikan hukum lanjutan banyak disalahgunakan baik oleh penyelenggara maupun peminatnya.

BPN Segera Tuntaskan Revisi UU Pokok Agraria

Badan Pertanahan Nasional hampir menuntaskan draf final revisi Undang-undang Pokok Agraria. Rencananya, dalam waktu dekat draf itu akan segera disampaikan pemerintah ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

MA akan Susun Perma Dissenting Opinion

Mahkamah Agung akan membuat peraturan untuk mengatur mengenai dissenting opinion dalam putusan hakim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maupun perubahan UU No 14 Tahun 1985 tentang MA.

RUU Praktek Kedokteran Mendesak untuk Segera Disahkan

Aliansi Rumah Sakit Bunda Indonesia mendesak Rancangan Undang-undang Praktek Kedokteran segera dituntaskan pembahasannya oleh DPR sebelum pemilu 2004. Untuk itu, mereka telah menyiapkan draf tandingan RUU Praktek Kedokteran agar DPR bisa cepat menuntaskannya.

Putusan Akbar Dibacakan 12 Februari

Putusan perkara Akbar Tandjung akan diucapkan pada Kamis, 12 Februari 2004. Namun, ada pula keterangan yang menyatakan kemungkinan tanggal tersebut majelis masih akan melanjutkan musyawarah. Mana yang benar?

Panwas Kesulitan Pantau Penyelewengan Dana Kampanye

UU Pemilu menutup peluang bagi Panitia Pengawas Pemilu untuk mengakses pelaporan dana kampanye yang disusun parpol sebelum dilaporkan. Akibatnya, mereka kesulitan mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi sejak awal.

BPPN akan Protes Bila Tidak Dapat Pesangon

Badan Penyehatan Perbankan Nasional menyatakan akan mengajukan protes bila karyawan lembaga itu sampai tidak jadi menerima pesangon. Paling tidak, karyawan BPPN harus menerima pesangon minimum sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Ketenagakerjaan.

Tap MPR dan Keppres Dihapus dari Hirarki Perundang-undangan

Rapat Panja Komisi II DPR mengenai RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 27 Januari telah mencapai kemajuan-kemajuan penting. Salah satunya adalah dicabutnya Ketetapan MPR dan Keppres dari hirarki peraturan perundang-undangan.

Sebagian Hakim Karir Pengadilan Korupsi Diragukan Integritasnya

Mahkamah Agung telah menentukan sepuluh hakim karir yang akan menjadi hakim pengadilan korupsi. Dari kesepuluh nama tersebut ternyata sebagian besar diragukan integritasnya.

Indemnity untuk Pejabat BPPN Tidak Punya Kekuatan Hukum

Permintaan agar pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional diberikan pembebasan dari segala tuntutan hukum atau indemnity bakal menuai banyak masalah. Apalagi, permintaan itu nantinya hanya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com