Berlangganan Pro

Utama

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Sukses! Hukumonline Run 2024 Diikuti 1.500 Peserta

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Siapkan Perlindungan Bagi Masyarakat Miskin, Depsos Ajukan RUU Jamkesos

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, Departemen Sosial saat ini sudah mengusulkan Rancangan Undang-undang Jaminan Kesejahteraan Sosial ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pencantuman Dissenting Opinion Tidak Sesuai Undang-undang

Pencantuman dissenting opinion yang dibuat oleh Abdul Rahman Saleh terhadap putusan kasasi Akbar Tandjung dinilai tidak mengikuti ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Seharusnya, dissenting opinion itu tidak sekadar menjadi lampiran di luar putusan, namun menjadi satu bagian yang utuh dari putusan.

Abdul Rahman Saleh, 'Mencubit' MA Lewat Dissenting Opinion

Pembacaan secara terbuka di muka umum dissenting opinion oleh Abdul Rahman Saleh mengakhiri segala perdebatan dan keragu-raguan soal bisa-tidaknya hal tersebut dilakukan sebelum ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Pertimbangan Hakim Kasasi: Akbar Hanya Lakukan Perintah Jabatan

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Akbar Tandjung dan menyatakan Akbar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Akbar dibebaskan, sementara hukuman Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang dikurangi, dari sebelumnya empat tahun menjadi satu tahun enam bulan.

Menakertrans Tolak Jamsostek Dilebur ke SJSN

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea secara tegas menolak rencana peleburan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ke Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Akbar Bebas, Winfried dan Dadang Jadi Tumbal

Sesuai dengan rumor yang selama ini berkembang, Mahkamah Agung (MA) akhirnya membebaskan mantan Mensesneg Akbar Tanjung dari segala dakwaan. Dengan kata lain, MA menerima permohonan kasasi Akbar dan menyatakan Ketua DPR itu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.

JPU Tetap Yakin Akbar akan Divonis Bersalah

Persiapan atas sidang pembacaan putusan kasus Akbar Tanjung terus dilakukan Mahkamah Agung. Toh, jaksa tetap hakulyakin bahwa Akbar akan divonis bersalah.

Substansi RUU Perpajakan Dinilai Masih Bermasalah

Rancangan Undang-undang Perpajakan yang disiapkan pemerintah bakal mendapatkan reaksi keras dari kalangan pengusaha. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang tidak setuju dengan beberapa substansi dari RUU tersebut, langsung menemui Komisi IX DPR untuk melakukan dengar pendapat umum.

Pemerintah Kritik Substansi RUU Lembaga Kepresidenan

Pemerintah melontarkan sejumlah kritik terkait dengan RUU Lembaga Kepresidenan. Substansi dalam RUU tersebut mengenai keharusan Presiden untuk meminta persetujuan DPR ketika membentuk kabinet, menurut pemerintah, sukar diterima logika.

Amir Syamsudin: Kalau Akbar Dibebaskan, Itu Patut Disyukuri

Kasus Akbar Tanjung akan menjadi salah satu barometer penegakan hukum di negeri ini. Maklum, Akbar adalah salah satu calon presiden dari Partai Golkar, politisi yang memimpin lembaga tinggi negara, di mana ratusan wakil rakyat berkumpul.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com