Berlangganan Pro

Utama

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Cegah Advokat

Cegah Advokat "Loncat" Organisasi, Perpres Dewan Advokat Nasional Perlu Segera Diterbitkan

Aliansi Penolak Pemilu Serahkan Putusan Akhir pada Mahkamah Konstitusi

Aliansi parpol menegaskan kembali penolakannya terhadap proses dan penyelenggaraan Pemilu 2004. Namun demikian, mereka bertekad memakai jalur konstitusi, dengan menyerahkan penilaian keabsahan hasil pemilu ini kepada Mahkamah Konstitusi.

Komisi Konstitusi Usulkan Kejaksaan Agung Dipisah dari Eksekutif

Salah satu faktor yang menyebabkan Kejaksaan Agung belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam pemberantasan korupsi adalah tidak independennya lembaga tersebut. Solusinya, konstitusi Indonesia harus memisahkan Kejaksaan Agung dari eksekutif.

Usulan Advokat Beracara di Mahkamah Konstitusi Masih Terus Digodok

Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan bahwa pemohon yang mengajukan judicial review harus diwakili advokat. Organisasi advokat tengah memperjuangkan agar ditentukan hanya advokat yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi.

Usulan Penghapusan Pasal-Pasal HAM dari UUD'45 Dikecam

Langkah Komisi Konstitusi yang menggagas penghapusan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dari UUD'45 mulai menuai kritik. Pencantuman penghargaan terhadap HAM saja dalam konstitusi sudah minim, apalagi kalau dihapuskan.

MK Bentuk Tim Asistensi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Untuk mengantisipasi masuknya perkara sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi mulai mempersiapkan diri. Salah satunya adalah membentuk tim asistensi. Pedoman hukum acaranya pun sudah dikeluarkan.

'Korban' Pengadilan Pajak Ajukan Judicial Review ke MK

Akhirnya UU Pengadilan Pajak di-judicial review karena keberadaannya dinilai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Kedudukan Pengadilan Pajak yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan di Negara RI juga dipersoalkan.

Akibat Berselisih dengan mantan Agennya, Asuransi Prudential Dimohonkan Pailit

Lagi, perusahaan asuransi dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga. Kali ini giliran Prudential yang harus menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh mantan agennya

KPU Langgar UU Pemilu, Bila Surat Suara yang Tertukar Dinyatakan Sah

SK KPU yang memungkinkan disahkannya surat suara yang tertukar bukannya menyelesaikan, malah menambah persoalan. Panwas menilai SK tersebut melanggar UU Pemilu dan meminta agar segera dicabut.

Suhardi Somomoeljono: Kami Sudah Mundur dari KKAI

Dari delapan organisasi advokat yang bergabung di Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), cuma Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) yang menolak Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Padahal, jika dibanding organisasi-organisasi yang lain HAPI termasuk yang anggotanya paling sedikit dan relatif muda usia.

Sebagian Besar Program Hukum Parpol Dinilai Tidak Komprehensif

Hanya program PKB dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang dinilai komprehensif. Partai Golkar bahkan tidak menyentuh persoalan pemberantasan KKN.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com