Berlangganan Pro

Utama

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Bagir: Tudingan Korupsi Tidak akan Gugurkan Pencalonan Wakil Ketua MA

Ketua MA, Bagir Manan, menyatakan bahwa ia tidak bisa menggugurkan pencalonan seseorang menjadi Wakil Ketua MA meski ada indikasi bahwa calon itu bermasalah. Menurutnya, terserah pada para hakim agung untuk memilih atau tidak memilih si calon.

PTUN Jadi Lebih 'Bergigi' dengan Disetujuinya Revisi UU No.5/1986

Revisi UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara banyak membawa perubahan penting terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. UU PTUN yang baru tidak hanya menambah pasal mengenai juru sita yang sebelumnya tidak ada, namun juga mengatur sanksi berganda bagi pejabat membangkang terhadap putusan pengadilan.

Meski BPPN Bubar, Pertanggungjawaban Hukum Harus Terus Berlanjut

Tidak ada kebijakan khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi pejabat BPPN yang terindikasi melakukan perbuatan kriminal dalam menjalankan tugasnya. Yang dilindungi hanya untuk masalah perdata dan mereka yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

BPPN Bubar, Total Pesangon yang Dibagikan ke Karyawan Rp237 Miliar

Selesai sudah masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Setelah lima tahun berjalan, lembaga yang mengelola aset senilai Rp650 triliun resmi ditutup. Bahkan Pemerintah sudah membagikan pesangon Rp237 miliar bagi seluruh karyawan BPPN.

Enam Hakim Agung Karir Perebutkan Kursi Wakil Ketua MA

Rapat pleno hakim agung Jum'at (28/03) memunculkan enam nama calon wakil ketua MA. Keenam hakim agung ini seluruhnya merupakan hakim agung karir.

Perlu Undang-undang Khusus untuk Tanggulangi Kejahatan Kartu Kredit

Tingkat kejahatan kartu kredit makin meningkat setiap tahun. Untuk itu pihak Kepolisian mendesak agar pemerintah dan DPR memprioritaskan Undang-undang khusus tentang kejahatan kartu kredit.

Restorative Justice, Alternatif Baru Sistem Pemidanaan

Dari 300 napi yang diwawancarai, lebih dari 30 persen menganggap pembinaan dalam LP tidak bermanfaat. Penempatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan justeru menimbulkan korban baru. Mengapa?

KKAI Distribusikan Kartu Tanda Pengenal Advokat pada Bulan Maret

Salah seorang pembaca hukumonline dengan nada jengkel menanyakan soal kartu tanda pengenal advokat yang sudah lama dijanjikan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), namun hingga kini belum jelas nasibnya. Dalam suratnya, ia menyatakan kecewa dengan para pimpinan KKAI yang dianggapnya tidak becus mengurusi masalah kartu anggota tersebut.

Lukita D. Tuwo: KKSK Bisa Menerima Recovery Rate yang Dicapai BPPN

'Kemilau'-nya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bisa jadi akan meredup dua hari mendatang, seiring dengan berakhirnya tugas mereka pada 27 Februari 2004.

Mahkamah Konstitusi Nyatakan Pasal 60 g UU Pemilu Cacat Hukum

Anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya kini bisa bernafas lega. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa larangan untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD bagi mereka tidak mempunyai landasan yuridis yang cukup.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com