Berlangganan Pro

Utama

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Program Hukum Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Menjelang kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Bisa jadi informasi mengenai program parpol yang sampai ke calon pemilihnya sangat minim.

Sumber: Kiriman dokumen dari PPNUI via email

Program Hukum Partai Kebangkitan Bangsa

Tiga hari menjelang kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Bisa jadi informasi mengenai program parpol yang sampai ke calon pemilihnya sangat minim. Untuk mengatasi kesenjangan informasi ini, hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004 secara bergiliran.

Sumber: Kiriman dokumen dari PKB via email

Sebagian Penunggak DR Sudah Membayar Kewajibannya

Ancaman Menteri Kehutanan untuk mempidanakan ratusan penunggak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan untuk sementara berhasil mendorong para penunggak untuk membayar kewajiban.

Ketua DPR: Pembahasan RUU Tidak akan Diwariskan

Ketua DPR Akbar Tanjung menghimbau agar para anggota Dewan benar-benar memprioritaskan pembahasan RUU yang diperkirakan dapat diselesaikan oleh DPR periode ini. Secara khusus ia menyebut RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai RUU yang harus diprioritaskan penyelesaiannya.

Baleg Ajukan Revisi UU Peradilan Agama

Selain mengatur soal pengalihan organisasi dan finansial dari Departemen Agama kepada MA, RUU ini juga memperbaiki pasal yang selama ini dinilai melecehkan institusi Pengadilan Agama.

Anggota DPR ‘Semprot' Adik (Alm) Baharuddin Lopa

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Achmad Lopa dinilai tidak segarang kakaknya almarhum Baharuddin Lopa. Anggota DPR tidak puas dengan kinerjanya.

Yusril: Tidak Ada Kewajiban untuk Mengangkat Notaris Baru

Ribuan lulusan program notariat kini resah. Pasalnya, sudah lebih dari satu tahun ini tidak ada kejelasan dari Departemen Kehakiman dan HAM soal pengangkatan untuk para notaris baru.

Persetujuan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ditunda

Lantaran masih terdapat sejumlah pasal yang belum disepakati, Komisi II menunda pengambilan keputusan atas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal soal hirarki peraturan perundang-undangan merupakan yang paling rumit dan berat perdebatannya.

DPA 'Dibangkitkan' Kembali Lewat RUU Badan Penasihat Presiden

Sejumlah anggota DPR mengusulkan RUU tentang Badan Penasihat Presiden. Badan yang beranggotakan 17 orang tersebut dirancang untuk menggantikan peran Dewan Pertimbangan Agung yang sudah 'almarhum'.

Bagir: Tudingan Korupsi Tidak akan Gugurkan Pencalonan Wakil Ketua MA

Ketua MA, Bagir Manan, menyatakan bahwa ia tidak bisa menggugurkan pencalonan seseorang menjadi Wakil Ketua MA meski ada indikasi bahwa calon itu bermasalah. Menurutnya, terserah pada para hakim agung untuk memilih atau tidak memilih si calon.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com