Berlangganan Pro

Utama

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Justice for Kenny! Solidaritas Profesi Hukum Atas Kriminalisasi In House Counsel

Cegah Advokat

Cegah Advokat "Loncat" Organisasi, Perpres Dewan Advokat Nasional Perlu Segera Diterbitkan

Revisi UU Peradilan Militer: Mahkamah Agung vs Panglima TNI

Revisi terhadap UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer tidak membuat pembinaan terhadap para hakim di lingkungan peradilan militer menjadi wewenang penuh Mahkamah Agung. Peran Panglima TNI masih diakui dalam pembinaan hakim selaku personel militer di lingkungan Peradilan Militer.

Menunggu Putusan Kasasi, Prudential Diizinkan Beroperasi Kembali

Dalam memori kasasinya, kuasa hukum Prudential berpendapat hakim telah salah menerapkan hukum karena perselisihan antara Prudential dengan Lee Boon Siong seharusnya diselesaikan di pengadilan negeri.

Pelanggaran HAM Tanjungpriok: Hakim Vonis Butar Butar 10 Tahun

Majelis hakim memvonis vonis 10 tahun penjara bagi mantan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara, Mayjen (Purn) Rudolf Adolf Butar Butar. Ini kasus pelanggaran HAM Tanjungpriok pertama yang diputus.

KPK Gandeng PPATK untuk Berantas Korupsi

Untuk mengantisipasi korupsi yang berbuntut money laundering, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK).

Terapkan Sistem Pelayanan Satu Atap, BKPM Revisi Dua Peraturan Teknis

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mengimplementasikan Keputusan Presiden No.29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap (SPSA).

Depkeh HAM: RUU Kepailitan Bisa Menjadi Perpu

Banyaknya sorotan terhadap pailitnya PT Prudential Life Assurance, membuat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempertanyakan kelanjutan pembahasan RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di DPR. Pasalnya, DPR belum menjawab surat Menteri Kehakiman yang menginginkan pembahasan RUU itu dilakukan bersama Komisi II, bukan oleh Komisi IX.

MK Tak Izinkan Pemohon Intervensi Sengketa Hasil Pemilu

Seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sengketa hasil Pemilu yang mempengaruhi jumlah kursi dari satu parpol, secara otomatis pasti akan mengurangi jatah kursi parpol lain. Ke mana parpol yang kursinya dikurangi itu harus mengadu?

KPPU Tak Bisa Buktikan Persekongkolan Proyek Simduk di Semarang

KPPU tidak menemukan adanya persengkongkolan atas hasil tender pelaksanaan proyek sistem informasi manajemen kependudukan (Simduk) dan non-Simduk di Kodya Semarang. Padahal, dalam salah satu butir putusannya KPPU menemukan adanya penyalahgunaan.

Pemerintah dan Komisi II Akhiri Deadlock RUU PPP

Pembahasan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) makin mendekati akhir setelah wakil pemerintah menyepakati sejumlah pasal yang sebelumnya sempat diperdebatkan alot.

MK Briefing Parpol Soal Mekanisme Pengajuan Sengketa Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) mengundang seluruh pimpinan parpol dalam satu pertemuan hari ini. Tujuannya adalah memberi penjelasan soal mekanisme yang benar untuk pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com