Peristiwa Hukum Utama dalam Laporan Pilihan

Majelis: Berita Tempo Tendensius dan Menjelek-Jelekkan Tomy Winata

Penasehat hukum majalah Tempo Todung Mulya Lubis sangat menyayangkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan Tomy Winata. Apa saja pertimbangan hukum majelis yang menarik untuk disimak? Inilah sebagian transkrip putusan yang dinilai banyak kalangan menjadi simbol bagi pengekangan pers.

19 Mar 2004•

Mys

Program Hukum Partai Pelopor

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

19 Mar 2004•

Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

Tokoh Parpol dan Agama Tolak Penyalahgunaan Agama Dalam Kampanye

Masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif. Jika disalahgunakan dalam berkampanye, dikhawatirkan akan menyulut konflik yang besar.

18 Mar 2004•

Zae

Program Hukum Partai Damai Sejahtera

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

18 Mar 2004•

Sumber: Buku Profil Parpol Terbitan KPU

KKAI Launching Kartu Advokat pada 30 Maret 2004

Ada kabar baik untuk para advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia dengan menggandeng Mahkamah Agung akan meluncurkan kartu advokat pada 30 Maret mendatang. Menyusul kemudian, KKAI akan menertibkan pihak-pihak yang selama ini menjalankan pekerjaan-pekerjaan advokat, meski mereka bukan seorang advokat.

16 Mar 2004•

Amr/Tri

Program Hukum Partai Bulan Bintang

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

16 Mar 2004•

Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

Revisi UU Peradilan Militer: Prajurit TNI Bisa Diadili di Peradilan Umum

Saat ini prajurit TNI memang hanya dapat disentuh oleh peradilan militer dan pengadilan HAM ad hoc. Namun, tak lama lagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum akan diadili oleh peradilan umum.

16 Mar 2004•

Amr

Program Hukum Partai Amanat Nasional

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

16 Mar 2004•

Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

Pembahasan RUU Jabatan Notaris Paling Cepat Dilaksanakan Usai Pemilu

Peraturan jabatan notaris memang perlu diakomodir. Meski drafnya sudah selesai dan masuk Sekretaris Kabinet, pembahasannya akan tergantung hasil pemilu.

15 Mar 2004•

CR-1

Program Hukum Partai Buruh Sosial Demokrat

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

15 Mar 2004•

Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

Utama

Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Majelis: Berita Tempo Tendensius dan Menjelek-Jelekkan Tomy Winata

Program Hukum Partai Pelopor

Tokoh Parpol dan Agama Tolak Penyalahgunaan Agama Dalam Kampanye

Program Hukum Partai Damai Sejahtera

KKAI Launching Kartu Advokat pada 30 Maret 2004

Program Hukum Partai Bulan Bintang

Revisi UU Peradilan Militer: Prajurit TNI Bisa Diadili di Peradilan Umum

Program Hukum Partai Amanat Nasional

Pembahasan RUU Jabatan Notaris Paling Cepat Dilaksanakan Usai Pemilu

Program Hukum Partai Buruh Sosial Demokrat