Berlangganan Pro

Utama

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Mau Berkiprah di Arbitrase Internasional? Dua Lawyer Ini Bagikan Pengalamannya

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Membanggakan, Dua Praktisi Sibuk Ini Raih Gelar Kolumnis Inspiratif dan Opini Terfavorit Pembaca Hukumonline 2024

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, KPKPN Harus Bubar

Mahkamah Konstitusi kembali membuat keputusan controversial. Permohonan judicial review yang diajukan KPKPN tidak dapat diterima. Walhasil, KPKPN harus bubar dan menyerahkan puluhan ribu data kekayaan pejabat Negara ke KPK.

Khawatir Pemilu Cacat Hukum, KPU Akhirnya Minta Payung Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengakui tidak bisa memenuhi amanat yang digariskan UU No. 12/2003 tentang Pemilu khususnya soal logistik. Agar Pemilu tidak cacat hukum, KPU meminta pemerintah menerbitkan payung hukum untuk itu.

Program Hukum Partai Karya Peduli Bangsa

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tidak setuju urusan pertanahan dilimpahkan ke pemerintah daerah, Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Tapi, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan itu.

Program Hukum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

Sumber: Buku Partai Politik di Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009 terbitanTim Litbang Kompas

Surat Setwapres: Tindak Aparat yang Masih Memberlakukan SBKRI

Sekretariat Wakil Presiden melayangkan surat yang bersifat 'segera' kepada pimpinan lembaga-lembaga negara. Isinya, meminta agar aparat yang masih mengharuskan SBKRI ditindak.

Program Hukum Partai PNI Marhaenisme

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

MA Tak Akan Seleksi Ulang Hakim Karir Pengadilan Korupsi

MA tidak berencana melakukan seleksi ulang terhadap hakim karir untuk pengadilan khusus korupsi. Sepuluh hakim yang telah menjalani pelatihan, tetap akan diangkat sebagai hakim pengadilan korupsi, meski belum tentu akan mengadili perkara korupsi.

Program Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.

Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu Terbitan KPU

Keterlambatan Distribusi Logistik Pemilu Tak Bisa Jadi Alasan Keadaan Darurat

Pemilu susulan tampaknya bakal digelar di beberapa daerah. Hal ini kemungkinan akan dilakukan KPU untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya jadwal pengiriman logistik pemilu ke beberapa daerah pemilihan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com