Berlangganan Pro

Utama

Cegah Advokat

Cegah Advokat "Loncat" Organisasi, Perpres Dewan Advokat Nasional Perlu Segera Diterbitkan

Jumlah Penerbitan Bond di Semester I 2024 Lebih Banyak Dibanding Periode Sama 2023

Jumlah Penerbitan Bond di Semester I 2024 Lebih Banyak Dibanding Periode Sama 2023

Hukumonline Raih Penghargaan Kategori Inovasi Program Teknologi dan Produk Terbaik di AMSI Award 2024

Hukumonline Raih Penghargaan Kategori Inovasi Program Teknologi dan Produk Terbaik di AMSI Award 2024

Organisasi Pengacara Kecam Pembahasan RUU Kepailitan di Komisi IX DPR

Sejumlah organisasi pengacara menilai pembahasan RUU Kepailitan di Komisi IX salah alamat. Komisi IX dinilai kurang memahami substansi kepailitan yang sarat dengan hukum acara.

Harta Kekayaan Tiga Capres dan Cawapres Belum Masuk ke KPK

Tidak semua data-data tentang laporan kekayaan calon presiden dan wakil presiden diserahkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Hanya data kekayaan calon presiden dan wakil presiden yang penah menjadi pejabat negara saja yang sudah diserahkan.

Majelis Hakim Belum Simpulkan Dugaan Kesaksian Palsu Tomy Winata

Suripto, Ketua Majelis Hakim kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Tempo menyatakan belum menyimpulkan atau mengeluarkan penetapan untuk menangkap pengusaha Tomy Winata. Ini dikemukakan Suripto sehubungan permintaan Tempo agar hakim mengeluarkan perintah penangkapan atas dugaan pemberian keterangan palsu oleh Tomy Winata.

RUU Jabatan Notaris: Notaris Wajib Berhimpun Dalam Satu Wadah

Para pimpinan organisasi notaris bersiaplah untuk melakukan merger. Pasalnya, RUU Jabatan Notaris mewajibkan para notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris.

MK Sarankan Capres dan Tim Suksesnya Persiapkan Barang Bukti dan Saksi

Mengantisipasi terjadinya sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres), Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para calon maupun tim suksesnya untuk mempersiapkan para saksi maupun dokumen-dokumen untuk dijadikan barang bukti tertulis (BB). Tujuannya agar proses persidangan di MK menjadi efektif dan cepat.

Panwas Pemilu Juga Kandaskan Harapan Gus Dur

Sekali lagi, upaya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk meloloskan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai capres harus kandas. Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu akhirnya menolak permohonan PKB tersebut.

Rendah, Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran di Sektor Obat dan Makanan

Pemerintah menyesalkan dunia peradilan yang dianggap masih enggan menggunakan UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

10 LSM akan Ajukan Judicial Review UU Sumber Daya Air

Baru lahir beberapa bulan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) langsung diminta agar di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sekitar 10 pasal undang-undang tersebut diminta untuk tidak diberlakukan

Anggota Dewan Nilai RUU SJSN Sudah Tercemar

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Sanusi Tambunan menyatakan bahwa substansi RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi VII sudah tercemar oleh kepentingan pemerintah. Meski demikian, Komisi VII tetap akan membahas RUU SJSN semaksimal mungkin.

Dubes AS Minta KPU Bantu Pemilu di Irak

Duta Besar Amerika Serikat (AS) memuji Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pelaksanaan Pemilu Legislatif yang dinilai baik dari segi pelaksanaannya. Ia menawarkan apakah KPU bersedia membantu pelaksanaan Pemilu di Irak, terutama dari segi administrasi.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com