Utama

Peradin akan Gelar Ujian Advokat Bulan Agustus

Ujian advokat yang sudah dinanti-nanti belasan ribu orang sejak dua tahun belakangan akan digelar bulan Agustus 2004. Namun, penyelenggaranya bukanlah KKAI melainkan Peradin. Kejutan apa lagi?
Amr

Program Hukum Partai Demokrat Belum Final

Partai Demokrat mengakui belum memiliki program hukum yang final. Mereka disibukkan dengan kampanye sehingga belum sempat menyusun program tersebut
Leo

Terlibat MLM, Prudential Batalkan Kontrak dengan Agennya

Menanggapi permohonan pailit yang diajukan oleh Lee Boon Siong, mantan agennya, pihak Prudential punya alasan sendiri. Menurut Prudential perjanjian dengan warga negara Malaysia terpaksa diputus lantaran dia melakukan MLM
CR-1

Banyak Warga Tidak Terdaftar Jadi Pemilih, KPU Mulai Menuai Gugatan

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih menggugat KPU Rp1 triliun. CETRO juga berencana menggugat KPU untuk persoalan yang sama.
CR-1

Aliansi Penolak Pemilu Serahkan Putusan Akhir pada Mahkamah Konstitusi

Aliansi parpol menegaskan kembali penolakannya terhadap proses dan penyelenggaraan Pemilu 2004. Namun demikian, mereka bertekad memakai jalur konstitusi, dengan menyerahkan penilaian keabsahan hasil pemilu ini kepada Mahkamah Konstitusi.
Zae/Mys

Komisi Konstitusi Usulkan Kejaksaan Agung Dipisah dari Eksekutif

Salah satu faktor yang menyebabkan Kejaksaan Agung belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam pemberantasan korupsi adalah tidak independennya lembaga tersebut. Solusinya, konstitusi Indonesia harus memisahkan Kejaksaan Agung dari eksekutif.
Amr

Usulan Advokat Beracara di Mahkamah Konstitusi Masih Terus Digodok

Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan bahwa pemohon yang mengajukan judicial review harus diwakili advokat. Organisasi advokat tengah memperjuangkan agar ditentukan hanya advokat yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi.
CR-1

Usulan Penghapusan Pasal-Pasal HAM dari UUD'45 Dikecam

Langkah Komisi Konstitusi yang menggagas penghapusan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dari UUD'45 mulai menuai kritik. Pencantuman penghargaan terhadap HAM saja dalam konstitusi sudah minim, apalagi kalau dihapuskan.
Mys

MK Bentuk Tim Asistensi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Untuk mengantisipasi masuknya perkara sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi mulai mempersiapkan diri. Salah satunya adalah membentuk tim asistensi. Pedoman hukum acaranya pun sudah dikeluarkan.
Mys

'Korban' Pengadilan Pajak Ajukan Judicial Review ke MK

Akhirnya UU Pengadilan Pajak di-judicial review karena keberadaannya dinilai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Kedudukan Pengadilan Pajak yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan di Negara RI juga dipersoalkan.
Amr