Utama

MK Tak Izinkan Pemohon Intervensi Sengketa Hasil Pemilu

Seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sengketa hasil Pemilu yang mempengaruhi jumlah kursi dari satu parpol, secara otomatis pasti akan mengurangi jatah kursi parpol lain. Ke mana parpol yang kursinya dikurangi itu harus mengadu?
Zae

KPPU Tak Bisa Buktikan Persekongkolan Proyek Simduk di Semarang

KPPU tidak menemukan adanya persengkongkolan atas hasil tender pelaksanaan proyek sistem informasi manajemen kependudukan (Simduk) dan non-Simduk di Kodya Semarang. Padahal, dalam salah satu butir putusannya KPPU menemukan adanya penyalahgunaan.
Tri

Pemerintah dan Komisi II Akhiri Deadlock RUU PPP

Pembahasan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) makin mendekati akhir setelah wakil pemerintah menyepakati sejumlah pasal yang sebelumnya sempat diperdebatkan alot.
Amr

MK Briefing Parpol Soal Mekanisme Pengajuan Sengketa Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) mengundang seluruh pimpinan parpol dalam satu pertemuan hari ini. Tujuannya adalah memberi penjelasan soal mekanisme yang benar untuk pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu.
Zae

Kurator Prudential Tegaskan Tindakannya Sesuai Undang-undang Kepailitan

Pengumuman kurator Prudential agar perusahaan tersebut menghentikan operasionalnya menuai kecaman. Namun, kurator menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambilnya sesuai dengan Undang-undang Kepailitan (UUK).
Leo

‘Kecerobohan' Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi Merupakan Trik

Panitia seleksi hakim ad hoc tindak pidana korupsi ternyata menyadari betul adanya satu nama mendaftar di dua tempat yang berbeda. Malah, hal yang disebut trik oleh panitia ini dibiarkan untuk mengetahui kesungguhan si nama tersebut.
CR-1

Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit

Tak seperti kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang mendapat sorotan dari berbagai pihak, perkara kepailitan PT Prudential Life Assurance nyaris luput dari perhatian. Padahal, pemegang polis perusahaan ini jumlahnya ribuan dan aset yang dikelolanya juga bernilai triliunan.
Leo

Satu Nama Lolos di Dua Tingkat, Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Korupsi Teledor?

Sebanyak 189 nama calon hakim ad hoc korupsi sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 383 yang memasukkan berkas ‘lamaran', berarti terdapat 194 calon yang dinyatakan tidak lolos. Tetapi, Panitia Seleksi ditengarai teledor. Kenapa?
Mys/CR-1

Banyak yang Salah Paham Soal Pengajuan Gugatan Pemilu ke MK

Banyak orang yang salah kaprah dan salah paham seolah-olah semua orang atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mengajukan penyelesaian silang sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, Peraturan MK sudah membuat batasan yang jelas.
Mys

Penjaringan Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi Dinilai Tidak Maksimal

Dari 189 nama calon hakim ad hoc Pengadilan Korupsi yang berhasil dijaring, sebagian besar kurang dikenal sepak terjang dan integritasnya dalam memberantas korupsi. Panitia Seleksi gagal menjemput bola?
CR-1