Utama

Perkumpulan Penasihat Hukum Internal Perusahaan Didirikan

Perkumpulan Penasihat Hukum Internal Perusahaan atau Indonesian Corporate Counsel Association didirikan di Jakarta pada 30 April 2004. Siapa mau daftar?
Nay

Hasil Akhir Penghitungan Suara, Golkar Pemenang Pemilu 2004

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyelesaikan seluruh penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2004. Hasilnya, sebagaimana telah diprediksi sebelumnya, Partai Golongan Karya (Partai Golkar) menempati posisi teratas dengan perolehan 24.480.757 suara.
Tri

Setelah Kejaksaan, Giliran Kepolisian Masuk ke Dalam Konstitusi

Rapat pleno Komisi Konstitusi menyepakati pengaturan kejaksaan dan kepolisian dalam UUD 1945. Salah seorang anggota Komisi Konstitusi mengatakan pasal-pasal tentang kejaksaan dan kepolisian merupakan pasal titipan dari kedua institusi tersebut.
Amr

Besok, KPU Umumkan Hasil Perhitungan Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menuntaskan hasil penghitungan suara Pemilu 2004 secara manual. Namun KPU baru besok mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara manual tersebut.
Tri

Revisi UU Peradilan Militer: Mahkamah Agung vs Panglima TNI

Revisi terhadap UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer tidak membuat pembinaan terhadap para hakim di lingkungan peradilan militer menjadi wewenang penuh Mahkamah Agung. Peran Panglima TNI masih diakui dalam pembinaan hakim selaku personel militer di lingkungan Peradilan Militer.
Amr

Menunggu Putusan Kasasi, Prudential Diizinkan Beroperasi Kembali

Dalam memori kasasinya, kuasa hukum Prudential berpendapat hakim telah salah menerapkan hukum karena perselisihan antara Prudential dengan Lee Boon Siong seharusnya diselesaikan di pengadilan negeri.
CR-1/Leo

Pelanggaran HAM Tanjungpriok: Hakim Vonis Butar Butar 10 Tahun

Majelis hakim memvonis vonis 10 tahun penjara bagi mantan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara, Mayjen (Purn) Rudolf Adolf Butar Butar. Ini kasus pelanggaran HAM Tanjungpriok pertama yang diputus.
CR-1

KPK Gandeng PPATK untuk Berantas Korupsi

Untuk mengantisipasi korupsi yang berbuntut money laundering, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK).
CR-1

Terapkan Sistem Pelayanan Satu Atap, BKPM Revisi Dua Peraturan Teknis

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mengimplementasikan Keputusan Presiden No.29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap (SPSA).
Amr

Depkeh HAM: RUU Kepailitan Bisa Menjadi Perpu

Banyaknya sorotan terhadap pailitnya PT Prudential Life Assurance, membuat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempertanyakan kelanjutan pembahasan RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di DPR. Pasalnya, DPR belum menjawab surat Menteri Kehakiman yang menginginkan pembahasan RUU itu dilakukan bersama Komisi II, bukan oleh Komisi IX.
Amr