Depkeh HAM: RUU Kepailitan Bisa Menjadi Perpu
Banyaknya sorotan terhadap pailitnya PT Prudential Life Assurance, membuat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempertanyakan kelanjutan pembahasan RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di DPR. Pasalnya, DPR belum menjawab surat Menteri Kehakiman yang menginginkan pembahasan RUU itu dilakukan bersama Komisi II, bukan oleh Komisi IX.
•Amr